Surabaya,(DOC) – Komisi D DPRD Kota Surabaya memberikan apresiasi kepada Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga (Unair) atas semangat dan kontribusinya dalam gerakan “Kawal APBD 2025”.
Kegiatan tersebut bertujuan menyampaikan berbagai temuan serta masukan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, baik unsur eksekutif maupun legislatif, terutama terkait anggaran pendidikan.
Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, dr. Akmarawita Kadir, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari seminar yang digelar BEM FEB Unair bertajuk “Kawal Anggaran Pendidikan”.
“Dari forum itu muncul banyak temuan dan masukan agar pemerataan anggaran pendidikan di Surabaya semakin baik,” ujar Akmarawita usai rapat dengar pendapat, Senin (3/11/2025).
Akmarawita menilai, keterlibatan akademisi seperti mahasiswa penting dalam fungsi pengawasan DPRD. Menurutnya, presentasi yang disampaikan BEM FEB Unair sangat komprehensif karena mengungkap kondisi pemerataan pendidikan dari berbagai aspek.
“Kami di Komisi D DPRD Surabaya sangat mengapresiasi program BEM FEB Unair. Dalam fungsi pengawasan, partisipasi aktif akademisi seperti mereka sangat berarti,” katanya.
Ia menambahkan, meski APBD Kota Surabaya 2025 mencapai sekitar Rp2,5 triliun, pemerataan pendidikan belum sepenuhnya optimal.
Akmarawita menyoroti masih minimnya sarana dan prasarana bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Padahal, sesuai peraturan Menteri Pendidikan, seluruh sekolah wajib menerima peserta didik inklusi.
“Namun kenyataannya, fasilitas pendukung masih terbatas. Dinas Pendidikan perlu memperkuat sarana bagi anak-anak disabilitas,” ujarnya.
Ia menyarankan agar Pemkot melakukan pendataan menyeluruh untuk menentukan sekolah mana yang membutuhkan fasilitas inklusi paling mendesak. “Fasilitasnya harus di prioritaskan berdasarkan data lapangan,” tambahnya.
Secara umum, seluruh anggota Komisi D DPRD Surabaya menyambut baik gerakan yang di inisiasi BEM FEB Unair. Mereka sepakat untuk mengawal APBD 2025 secara transparan dan akuntabel.
“Sekecil apa pun anggaran dari APBD harus kita pertanggungjawabkan. Kami sangat sepakat dengan adanya masukan-masukan dari BEM FEB Unair,” pungkas Akmarawita.(r7)
