Surabaya,(DOC) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar fit and proper test untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) melalui mekanisme manajemen talenta. Uji kelayakan berlangsung di Ruang Sidang Wali Kota, Balai Kota Surabaya, Senin (1/12/2025).
Salah satu peserta seleksi adalah Adi Gunita, Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya. Ia mengikuti seleksi JPT untuk posisi Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya.
Dalam pemaparannya, Adi mengusung proposal berjudul “Transformasi Perumahan dan Permukiman Surabaya Menuju Kota Layak Huni, Inklusif, dan Berbasis Inovasi Digital.” Ia menyoroti dua isu prioritas yang menurutnya krusial dalam pembangunan Kota Pahlawan.
Dua Isu Prioritas Perumahan dan Tata Ruang
Adi memaparkan bahwa isu pertama berkaitan dengan penanganan kawasan prioritas sektor perumahan dan permukiman. Termasuk di dalamnya Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), kawasan kumuh ringan, serta keberadaan squatter yang berdiri di atas lahan terlarang.
Isu kedua menyangkut peningkatan kualitas tata ruang kota. Fokusnya meliputi penataan reklame, penyusunan dokumen tata ruang seperti RDTR dan PZ, serta penyusunan RTBL. Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi data lintas perangkat daerah agar kebijakan berjalan lebih presisi.
Lima Strategi Utama Adi Gunita
Untuk menjawab tantangan tersebut, Adi menawarkan lima strategi besar:
- Inovasi penanganan kawasan yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup dan nilai ekonomi lokal.
- Optimalisasi teknologi informasi untuk memperkuat pendataan, pemetaan, dan pemantauan progres program.
- Percepatan penyusunan dokumen kebijakan sebagai dasar operasional dalam penataan ruang.
- Kolaborasi multi-stakeholder, melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan akademisi.
- Transformasi digital dan penguatan kualitas data sebagai tulang punggung tata kelola modern.
Pendekatan Konkret Berbasis Digital dan Kolaboratif
Adi menjelaskan bahwa peningkatan kualitas permukiman dapat dilakukan melalui pendekatan place making. Masyarakat ikut aktif dalam program perbaikan lingkungan, seperti Kampung Pancasila dan kampung tematik, untuk memperkuat ketahanan ruang sekaligus ekonomi lokal.
Di sisi lain, optimalisasi pendataan berbasis teknologi diwujudkan melalui penguatan One Map One Policy yang terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sistem ini mendukung smart governance dengan basis data yang adaptif dan terukur.
Ia juga menekankan pentingnya penyusunan RDTR–PZ sebagai tindak lanjut RTRW Surabaya 2025–2045, penyusunan RTBL di kawasan strategis, serta penataan reklame yang berorientasi pada city imaging.
Kolaborasi lintas pihak menjadi langkah penting, termasuk skema kemitraan pemerintah-swasta untuk penyediaan apartemen bersubsidi, social impact partnership, hingga pemberdayaan komunitas dalam pembangunan berbasis wilayah.
Optimisme Wujudkan Tata Kelola Modern
Dalam penutupnya, Adi menegaskan bahwa transformasi digital, penggunaan big data, hingga dukungan AI dapat meningkatkan efisiensi analisis dan ketepatan arah kebijakan.
“Pemanfaatan sistem digital akan mendukung perencanaan yang lebih akurat, responsif, dan berbasis bukti data. Hasil akhirnya memastikan keputusan program prioritas menjadi lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Adi juga menekankan perlunya dokumen dan regulasi tata ruang yang dinamis agar pembangunan kota dapat mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi fondasi untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.(r7)
