Surabaya,(DOC) – Fakultas Hukum Universitas Surabaya (FH Ubaya) resmi menjalin kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS), Kamis (16/4). Kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam mempercepat digitalisasi layanan pendaftaran dan peralihan hak atas tanah.
Penandatanganan kerja sama yang berlangsung di Kampus Tenggilis Ubaya tersebut juga dirangkaikan dengan kuliah umum bertajuk Digitalisasi Layanan Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah. Materi disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Timur, Asep Heri.
Dekan FH Ubaya, Hwian Christianto, menuturkan bahwa kerja sama ini merupakan bentuk kontribusi nyata perguruan tinggi dalam mendukung transformasi digital di sektor pertanahan.
Menurutnya, digitalisasi layanan pertanahan bukan sekadar perubahan sistem, melainkan proses kompleks yang membutuhkan kesiapan dari berbagai aspek, mulai dari sumber daya manusia hingga regulasi.
“Transformasi ini terlihat sederhana, namun implementasinya memerlukan kesiapan yang matang dan kolaborasi lintas sektor,” ujarnya.
Adapun ruang lingkup kerja sama meliputi pertukaran sumber daya manusia, penelitian terintegrasi, kolaborasi pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan kegiatan akademik lainnya.
Sementara itu, Asep Heri menegaskan bahwa tanah merupakan aset fundamental bagi masyarakat maupun negara. Namun, hingga saat ini masih terdapat banyak bidang tanah di Indonesia yang belum terdaftar dan bersertifikat.
Ia menilai digitalisasi menjadi kebutuhan mendasar untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, tepat, dan akurat.
“Dengan sistem digital, proses administrasi dapat dipercepat, birokrasi dipangkas, dan kepastian layanan semakin meningkat,” katanya.
Asep juga menekankan pentingnya dukungan regulasi yang kuat agar digitalisasi mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi masyarakat.
Selain itu, modernisasi layanan pertanahan dinilai berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan investor terhadap pemanfaatan lahan.
Kuliah umum tersebut diikuti mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan dan Sarjana FH Ubaya, serta dihadiri alumni notaris/PPAT dan perwakilan organisasi profesi di Jawa Timur.
Melalui kerja sama ini, diharapkan sinergi antara dunia akademik dan pemerintah semakin kuat dalam mendorong modernisasi layanan pertanahan yang transparan, efisien, dan berkeadilan. (r6)
