Surabaya,(DOC) – Tri Rismaharini, eks Menteri Sosial (Mensos) RI periode 2020–2024, dikukuhkan sebagai anggota kehormatan Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia (PKHI) dalam Silaturahmi Nasional di Surabaya, Sabtu–Minggu (25–26 April 2026).
PKHI telah berkiprah selama 12 tahun dan menaungi lebih dari 16 ribu praktisi hipnoterapi di Indonesia. Organisasi ini juga menjadi mitra Kementerian Kesehatan di bidang hipnosis.
Selain itu, anggota PKHI berasal dari lembaga pelatihan di bawah Kemendikdasmen dan Kemenaker. PKHI melalui Indonesian Hypnosis Centre (IHC) juga bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada untuk pengembangan Transpersonal Clinical Hypnotherapy.
Risma Soroti Isu Kesehatan Mental
Ketua Umum DPP PKHI, Avifi Arka, mengatakan pemberian penghargaan kepada Risma di dasari kepeduliannya terhadap isu kesehatan mental.
“Bu Risma konsisten turun langsung menangani persoalan sosial dan psikologis masyarakat,” ujarnya.
Di hadapan ratusan peserta dari dalam dan luar negeri, Risma menegaskan kesehatan mental adalah hak dasar manusia.
“Banyak orang di jalanan bukan hanya butuh makan, tetapi juga butuh didengar dan dipahami,” kata Risma.
Ia juga menyoroti masih seriusnya persoalan kesehatan mental di Indonesia. Mulai dari keterbatasan tenaga psikiater hingga stigma sosial yang menghambat masyarakat mencari bantuan.
Risma kemudian mendorong PKHI memperluas layanan hingga ke kelompok rentan di daerah terpencil. Ia menilai banyak kasus kesehatan mental belum tertangani dengan baik.
“Depresi pasca-melahirkan, bullying, hingga trauma bencana masih banyak terjadi,” ujarnya.
Dukungan Akademisi
Guru Besar Psikologi UGM, Prof. Kwartarini Wahyu Yuniarti, menekankan pentingnya pendekatan berbasis bukti dalam hipnoterapi.
Sementara itu, dr. Pukovisa Prawiroharjo dari Universitas Indonesia menjelaskan keterkaitan hipnoterapi dengan aktivitas otak dan konsep neuroplastisitas.
PKHI Perluas Jaringan Internasional
Ketua Pelaksana Silatnas PKHI, Donny, menyampaikan bahwa organisasi kini memperluas jaringan internasional ke Jepang, Australia, Inggris, Arab Saudi, Malaysia, dan Timor Leste.
“Ini bukan sekadar ekspansi, tetapi gerakan kesehatan mental yang menjangkau diaspora Indonesia,” ujarnya.
Ia menegaskan kepercayaan publik harus dibangun melalui kredibilitas ilmiah dan dampak nyata di masyarakat.
“Seperti pesan Bu Risma, kesehatan mental adalah hak semua orang,” pungkasnya.(r7)
