Lumajang,(DOC) – Pemerintah Kabupaten Lumajang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Prestasi ini menjadi raihan WTP kedelapan secara berturut-turut. Capaian tersebut memperkuat komitmen Pemkab Lumajang dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Bupati Lumajang Indah Amperawati menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Tahun Anggaran 2025 bersama Ketua DPRD Lumajang di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur, Sidoarjo, Jumat (29/5/2026).
Bunda Indah menilai opini WTP menjadi pengakuan atas kerja keras seluruh perangkat daerah. Selama ini mereka konsisten mengelola keuangan sesuai aturan dan standar akuntansi pemerintahan.
“Hasil ini menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Ini adalah kerja bersama seluruh jajaran Pemkab Lumajang,” ujarnya.
WTP Harus Berdampak pada Masyarakat
Meski kembali meraih opini tertinggi dari BPK, Bunda Indah menegaskan bahwa WTP bukan sekadar prestasi administratif.
Menurutnya, tata kelola keuangan yang baik harus mendorong pelayanan publik yang lebih berkualitas. Tata kelola yang baik juga harus mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami ingin pengelolaan keuangan yang baik berbanding lurus dengan peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Bunda Indah berharap capaian delapan kali WTP berturut-turut memacu seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja. Ia juga meminta jajaran pemerintah terus menjaga kepercayaan publik.
Perkuat Tata Kelola Pemerintahan
Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang Agus Triyono menyebut capaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun birokrasi yang profesional dan bertanggung jawab.
Menurut Agus, opini WTP tidak hanya mengukur kualitas laporan keuangan. Opini tersebut juga menjadi indikator penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.
“Yang paling penting bukan hanya mempertahankan WTP, tetapi memastikan setiap anggaran pemerintah memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Agus memastikan seluruh perangkat daerah akan menindaklanjuti rekomendasi BPK. Langkah itu menjadi bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan di lingkungan Pemkab Lumajang.
Pemkab Lumajang berkomitmen menggunakan hasil audit BPK sebagai bahan evaluasi. Pemerintah daerah juga akan meningkatkan efektivitas program pembangunan dan kualitas pelayanan publik.
Dengan raihan WTP delapan kali berturut-turut, Pemkab Lumajang optimistis dapat menjaga kepercayaan masyarakat. Pemerintah juga ingin memperkuat pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan warga. (r7)
