Jakarta (DOC) – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keinginan memperluas pembelajaran bahasa Prancis sebagai bagian dari penguatan hubungan Indonesia dan Prancis di bidang pendidikan, sains, dan teknologi. Pernyataan itu disampaikan saat bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris.
Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengkritik rencana Prabowo Subianto yang ingin menjadikan bahasa Prancis sebagai pelajaran di seluruh jenjang sekolah di Indonesia. P2G menilai kebijakan tersebut terkesan mendadak dan tidak disusun berdasarkan kebutuhan nyata dunia pendidikan nasional.
Kritik itu disampaikan Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim setelah pernyataan Prabowo saat kunjungan kenegaraan di Paris, Prancis. Dalam pidatonya di Istana Elysee, Prabowo mengaku telah menginstruksikan agar seluruh sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis.
Menurut Satriwan, pernyataan Presiden justru menimbulkan pertanyaan besar karena tidak disertai penjelasan akademik maupun arah kebijakan pendidikan yang jelas. Ia menilai keputusan pendidikan tidak boleh lahir hanya karena momentum diplomasi luar negeri.
“Pendidikan tidak bisa dikelola sebercanda ini,” kata Satriwan dalam keterangannya, dikutip Sabtu (30/5/2026).
P2G bahkan menyinggung kemungkinan munculnya kebijakan serupa terhadap bahasa asing lain setelah Presiden melakukan pertemuan bilateral dengan negara tertentu. Satriwan menyebut bukan tidak mungkin bahasa Jepang, Mandarin, hingga Belanda nantinya ikut diwajibkan jika pola kebijakan seperti ini terus digunakan.
“Nanti kalau Presiden Prabowo pertemuan bilateral lagi dengan Jepang, akan memasukkan bahasa Jepang ke kurikulum. Bertemu Tiongkok, lalu akan menjadikan bahasa Mandarin pelajaran wajib,” ujarnya.
Menurut P2G, pembelajaran bahasa asing sebenarnya sudah lama tersedia dalam kurikulum nasional sebagai mata pelajaran pilihan. Bahasa Prancis, Jepang, Korea, Mandarin, Arab, hingga Jerman saat ini sudah bisa dipelajari siswa sesuai minat dan kebutuhan sekolah.
Satriwan menjelaskan sejumlah sekolah menengah kejuruan bahkan sudah memiliki program bahasa asing non-Inggris untuk mendukung sektor pariwisata dan perhotelan. Karena itu, P2G menilai pemerintah tidak perlu tergesa-gesa menjadikannya mata pelajaran wajib di seluruh sekolah.
Selain dinilai tidak realistis, kebijakan tersebut juga dianggap berpotensi menambah beban kurikulum siswa. P2G menyebut struktur pembelajaran nasional saat ini sudah cukup padat dengan berbagai mata pelajaran wajib.
Masalah lain yang disorot adalah kesiapan tenaga pengajar. P2G memperkirakan pemerintah membutuhkan sekitar 480 ribu guru baru jika bahasa Prancis dan Portugis benar-benar diwajibkan di seluruh sekolah Indonesia.
“Dengan asumsi satu sekolah ada dua guru Prancis dan Portugis, maka dibutuhkan sekitar 480 ribu guru bahasa asing tersebut,” kata Satriwan.
P2G juga mempertanyakan urgensi kebijakan itu di tengah masih rendahnya kemampuan dasar siswa Indonesia dalam sejumlah mata pelajaran utama. Mereka menilai pemerintah seharusnya lebih fokus membenahi kualitas pendidikan dasar ketimbang menambah beban bahasa asing baru.
Satriwan menyinggung hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMA 2025 yang menunjukkan capaian siswa masih rendah. Nilai rata-rata Bahasa Inggris hanya 24,93, Matematika 36,10, dan Bahasa Indonesia 55,38.
“Kami melihat yang paling mendesak saat ini justru memperbaiki kemampuan matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia siswa,” ujarnya. (rd)