Surabaya, (DOC) – Industri rokok menghadapi tekanan berlapis. Produksi rokok nasional terus menurun, daya beli masyarakat melemah, sementara peredaran rokok ilegal meningkat. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi keberlangsungan industri hasil tembakau (IHT), termasuk di Jawa Timur.
Ketua Gabungan Pengusaha Rokok (Gapero) Surabaya, Sulami Bahar, menyoroti persoalan tersebut dalam diskusi kelompok terarah (focus group discussion/FGD) bertajuk “Refleksi Jawa Timur 81 Tahun dan Outlook Ekonomi Jatim 2026” di Hotel Kampi Surabaya, Selasa (27/10/2026).
Menurut Sulami, kondisi industri dan kemampuan belanja masyarakat perlu menjadi pertimbangan pemerintah dalam menetapkan kebijakan cukai hasil tembakau. Sebab, produsen rokok legal harus menghadapi persaingan harga sekaligus memenuhi kewajiban cukai dan ketentuan usaha.
Produksi Turun, Rokok Ilegal Meningkat
Data yang dipaparkan Sulami menunjukkan produksi rokok nasional turun dari sekitar 317 miliar batang pada 2024 menjadi 307 miliar batang pada 2025. Artinya, produksi menyusut sekitar 10 miliar batang dalam setahun.
Pada periode yang sama, penerimaan cukai hasil tembakau pada 2025 tercatat Rp221,7 triliun atau 90,8 persen dari target APBN. Angka itu turun 2,1 persen dibandingkan penerimaan pada 2024.
Tekanan juga datang dari peredaran rokok ilegal. Sulami mengutip survei Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menunjukkan pangsa rokok ilegal meningkat dari 6,9 persen pada 2023 menjadi 13,97 persen pada 2025.
Kenaikan tersebut membuat persaingan di pasar rokok semakin menjadi perhatian. Menurut Sulami, rokok ilegal dapat menawarkan harga lebih rendah karena tidak memenuhi kewajiban sebagaimana produk legal.
Sementara itu, produsen resmi tetap menanggung kewajiban cukai dan ketentuan lain yang berlaku. Situasi tersebut berpotensi mempersempit ruang persaingan bagi pelaku usaha yang mematuhi aturan.
Di tengah kondisi itu, melemahnya daya beli masyarakat turut memengaruhi pilihan konsumen. Perbedaan harga antargolongan rokok dapat menjadi pertimbangan ketika masyarakat semakin selektif membelanjakan uangnya.
Gapero Minta Kebijakan Cukai Mempertimbangkan Daya Beli
Sulami berharap pemerintah mempertimbangkan kondisi industri dan kemampuan belanja masyarakat dalam menentukan kebijakan cukai hasil tembakau 2026. Ia juga meminta agar tarif cukai tidak dinaikkan.
Menurutnya, kebijakan cukai perlu memperhatikan keberlangsungan usaha legal dan kondisi pasar. Namun, upaya tersebut juga perlu diiringi penindakan terhadap peredaran rokok ilegal agar pelaku usaha yang taat aturan tidak menghadapi persaingan yang timpang.
Persoalan ini menjadi salah satu tantangan dalam menjaga keberlangsungan industri hasil tembakau, yang juga berkaitan dengan kegiatan produksi, distribusi, dan penerimaan negara.
Pasokan Energi Jadi Penopang Dunia Usaha
Selain industri rokok, diskusi yang diselenggarakan Jurnalis Ekonomi-Bisnis Surabaya (JEBS) tersebut turut menyoroti pentingnya kepastian pasokan energi bagi perekonomian Jawa Timur.
Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, mengatakan ketersediaan energi yang andal dibutuhkan untuk mendukung kegiatan usaha dan mobilitas masyarakat.
Ia menjelaskan, jaringan distribusi Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus menjangkau 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Infrastruktur tersebut meliputi 1.117 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), 699 Pertashop, serta fasilitas penyaluran avtur untuk mendukung operasional sejumlah bandara.
“Dukungan energi tidak hanya hadir melalui BBM di SPBU, tetapi juga menjangkau berbagai simpul transportasi dan aktivitas ekonomi. Kami terus menjaga keandalan sarana, fasilitas, dan distribusi agar kebutuhan energi terpenuhi sesuai peruntukannya,” ujar Ahad.
Pasokan energi yang terjaga membantu kelancaran distribusi bahan baku, pengiriman produk, mobilitas pekerja, hingga layanan transportasi. Kepastian ini menjadi salah satu faktor penting bagi pelaku usaha dalam menjaga operasional.
Di tengah tekanan yang dihadapi industri rokok, penanganan rokok ilegal, kebijakan cukai yang mempertimbangkan kondisi pasar, dan kepastian energi menjadi isu yang mengemuka dalam pembahasan prospek ekonomi Jawa Timur.(r7)
