Jember, (DOC) – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Jember secara tegas menolak undangan Konsolidasi Akbar Mahasiswa, Pemuda, dan Santri Jawa Timur yang digelar Polda Jatim bersama Cipayung Plus Jatim.
Langkah berani ini diambil demi membentengi independensi gerakan mahasiswa agar tidak terkooptasi menjadi pelengkap agenda kekuasaan.
GMNI Jember menilai forum tersebut berisiko terdegradasi sekadar mobilisasi massa dan gimik seremonial, tanpa memberi ruang dialektika kritis untuk membahas persoalan nyata masyarakat di bidang sosial, ekonomi, politik, dan hukum.
“Independensi gerakan mahasiswa bukan barang yang bisa ditukar dengan undangan, bukan prinsip yang bisa dinegosiasikan demi kedekatan dengan kekuasaan,” tegas Ketua DPC GMNI Jember, Abdul Aziz Al-Fazri, dalam pernyataan sikapnya, Kamis (29/10/2026).
Aziz menekankan, penolakan ini merupakan keputusan politik fundamental untuk mempertegas batas peran antara institusi negara dan gerakan intelektual.
Kepolisian berwenang menjaga keamanan dan ketertiban, sementara mahasiswa memikul tanggung jawab sosial untuk mengawasi jalannya kekuasaan.
Bagi GMNI Jember, konsolidasi sejati harus lahir dari kesadaran ideologis dan agenda perjuangan yang substantif, bukan lahir dari skenario penghimpunan organisasi oleh aparat negara.
Penolakan ini menjadi sinyal kuat bahwa daya kritis mahasiswa Jember tidak dapat dibeli dengan dalih silaturahmi maupun konsolidasi akbar.
