Sanksi Pajak Bisa Dihapus 100 Persen hingga Akhir 2026, Pengusaha Jatim Diminta Gerak Cepat

Sanksi Pajak Bisa Dihapus 100 Persen hingga Akhir 2026, Pengusaha Jatim Diminta Gerak Cepat

Surabaya, (DOC) – Pelaku usaha di Jawa Timur punya peluang besar memangkas beban administrasi perpajakan. Melalui aturan terbaru, sanksi administratif berupa bunga, denda, hingga kenaikan berpotensi dihapuskan hingga 100 persen bagi wajib pajak yang menyelesaikan pelaporan atau pelunasan kewajibannya pada periode 8 Oktober hingga 31 Desember 2026.

Bacaan Lainnya

Peluang tersebut tertuang dalam kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang menyertai berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak (KEP) Nomor 239/PJ/2026.

Skema potongan sanksi ini dirancang bertahap berdasarkan waktu penyelesaian:

8 Oktober – 31 Desember 2026. Pengurangan sanksi dapat mencapai 100 persen pada sejumlah skema, yaitu 1 Januari – 31 Maret 2027 dengan besaran pengurangan menjadi 50 persen, 1 April – 30 Juni 2027 besaran pengurangan menjadi 25 persen.

Kemudian, skema khusus, tersedia pula potongan 75 persen atau 90 persen bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu.

Fasilitas ini mencakup sanksi akibat keterlambatan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), keterlambatan pembayaran pajak, pembetulan SPT, hasil pemeriksaan, hingga proses penagihan pajak.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, Adik Dwi Putranto, menekankan bahwa pelaku usaha tidak boleh lengah menghadapi perubahan regulasi ini. Menurut dia, pemahaman yang cepat sangat krusial agar perusahaan terhindar dari masalah administrasi yang sebenarnya bisa dicegah.

“Kadin Jatim menyambut baik upaya Kanwil DJP Jatim I melakukan sosialisasi ini. Perpajakan selalu bersentuhan dengan pengusaha. Ketika ada perubahan, harus segera disosialisasikan karena di lapangan kami masih menemukan banyak kendala,” ujar Adik saat sosialisasi PMK Nomor 71 Tahun 2026 yang digelar Kanwil DJP Jawa Timur I di Graha Kadin Jatim, Jumat (20/11/2026).

PMK Nomor 71 Tahun 2026 sendiri merupakan revisi atas PMK Nomor 118 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan, yang mulai berlaku sejak 2 Oktober 2026.

Baca Juga:  Jangan Takut Didata! BPS Pastikan Sensus Ekonomi 2026 Bukan untuk Pajak

Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I, Max Darmawan, menjelaskan bahwa pembaruan ketentuan ini ditujukan untuk menghadirkan kepastian hukum, menyederhanakan pelayanan, serta memperkuat efektivitas administrasi pajak.

Meski potensinya menggiurkan, penghapusan atau pengurangan sanksi tidak berlaku otomatis. Wajib pajak wajib memenuhi sejumlah syarat administratif, di antaranya penyelesaian pokok pajak, kejelasan status upaya hukum, serta pernyataan bahwa sanksi muncul akibat kekhilafan dan bukan kesalahan wajib pajak.

Aturan baru ini juga mengubah alur perhitungan pembayaran utang pajak. Jika sebelumnya pembayaran dihitung secara proporsional antara pokok pajak dan sanksi administratif, kini pembayaran diprioritaskan untuk melunasi pokok pajak terlebih dahulu. Langkah ini diharapkan membuat penyelesaian kewajiban wajib pajak lebih terarah.

Selain itu, prosedur pengajuan keberatan juga menuntut ketelitian lebih tinggi. Wajib pajak harus memastikan kelengkapan dokumen dan data, sekaligus mematuhi batas waktu tanggapan tertulis paling lambat 10 hari kerja setelah Surat Pemberitahuan Untuk Hadir dikirimkan.

Keterlambatan merespons tenggat ini berisiko menghambat proses keberatan dan hak wajib pajak.

Untuk mempermudah adaptasi pelaku usaha, DJP mengarahkan wajib pajak memanfaatkan ekosistem digital Coretax DJP dan Coretax Pedia. Layanan tersebut menyediakan informasi, panduan perpajakan, hingga simulasi pengisian laporan termasuk pelaporan SPT Tahunan.

Dengan memahami aturan baru sejak dini dan memanfaatkan kanal digital yang tersedia, dunia usaha di Jawa Timur diharapkan dapat menuntaskan kewajiban pajak secara tertib sekaligus mengoptimalkan fasilitas keringanan yang berlaku.

Pos terkait