Jakarta,(DOC) – Praktik korupsi penyaluran dana program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) masih ditemukan, meskipun metode penyalurannya sudah dirubah langsung ke pihak sekolah.
Hal ini seperti yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, di acara forum diskusi Bank Dunia bertajuk Aspiring Indonesia di Jakarta, Kamis(30/1/2020).
Praktik korupsi untuk memotong dana BOS dari pemerintah pusat ke pihak sekolah yang dirinya temukan, yakni dengan cara mengancam kepala sekolahnya. Sri Mulyani menegaskan, bahwa praktik ini merupakan modus baru di lingkungan birokrasi di Indonesia.
“Yang namanya governance issue itu ‘kreativitasnya’ tinggi. Begitu kita direct transfer, enggak bisa disunat. Tapi, kepala sekolahnya dipanggil, ‘kamu masih mau jadi kepala sekolah, setor ke saya’,” papar Sri Mulyani menggambarkan modus tercela itu.
Padahal, lanjut dia, pendidikan telah menjadi perhatian utama pemerintahan Presiden Joko Widodo setiap tahunnya. 20 persen dari anggaran pemerintah pusat atau senilai Rp505,8 triliun dialokasikan untuk pendidikan dengan 34 persennya langsung disalurkan melalui pemerintahan daerah.
Untuk dana BOS sendiri, pada 2020 dianggarkan senilai Rp54,31 triliun, meningkat sembilan persen dari tahun lalu. Dana tersebut akan disalurkan secara langsung ke 271 ribu sekolah di seluruh Indonesia tanpa harus melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) terlebih dahulu.
“Saya ngobrol dengan Nadiem (Mendikbud,red) cukup lama dari anggaran (pendidikan Rp505,8 triliun) itu 34 persen directly ke local goverment,” kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.
Dia menekankan, fakta mendasar itu yang selalu harus dihadapi dan dibenahi di Indonesia. Supaya apa yang telah dicoba pemerintah pusat untuk memperkuat Indonesia ke depannya dan menuju Indonesia maju, harus diiringi dengan perbaikan kualitas birokrasi di daerah.
“Kalau kita sudah mencoba right things ada yang ganas tampak ada yang masalahnya enggak ngerti aja, itu fakta yang harus kita hadapi. Bisa loh orang stunting jadi pejabat juga,” tutupnya.(r7/vv)
