Surabaya,(DOC) – Progam pembentukan Gugus Tugas Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo untuk menekan penyebaran Covid-19, dinilai politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ibnu Shobir kurang berjalan baik, karena kurang optimalnya penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tahap I dan II di Surabaya.
“Masyarakat belum teredukasi dengan baik, sehingga perilakunya masih belum seutuhnya mencerminkan protokol kesehatan Covid-19,” ungkap pria yang duduk di lembaga DPRD kota Surabaya, Selasa(2/6/2020).
Menurut anggota Komisi D ini, dirinya tidak bermaksud menyalahkan masyarakat. Namun, kata Ibnu, seharusnya kunci utama dari penyelesaian Covid-19 adalah pada kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat. Tentunya dengan menjalankan protokol kesehatan melalui proses edukasi terus menerus.
“Siapa yang wajib mengedukasi tentunya pemerintah sekaligus menginisiasi untuk disampaikan pembagian tugas kepada masyarakat dan tokoh masyarakat lainnya,” ungkap dia.
Anggota Fraksi PKS ini menjelaskan, ketika jumlah orang terpapar Covid-19 sudah mencapai ribuan dan dinyatakan positif, menurut Ibnu semestinya proses mitigasinya harus sampai kepada unit terkecil di masyarakat seperti RT dan RW.
“Tetapi RT dan RW ini bukan skruktur langsung pemerintah atau pegawai negeri, tetapi kepanjangan tangan dari pemerintah,”katanya.
Meski demikian, lanjut Ibnu Shobir, seharusnya mereka bisa di fungsikan secara optimal seperti semacam membantu penanggung jawab penanganan Covid-19 di daerah masing- masing.
Tapi, diakui Ibnu Shobir, pihaknya melihat skruktur ini tidak dibuat oleh pemkot pada PSBB I dan II, sehingga seolah olah semuanya didekati dengan pendekatan yang sangat besar.
“Seperti kecamatan dan kelurahan, sementara kecamatan kita jumlah orangnya bisa 200 ribu. Apalagi satu desa jumlahnya bisa 5.000. Ini menjadi tidak efektif,” tegas dia.
Karena itu, lanjut Ibnu Shobir, ketika skrukturnya dibuat sampai ke tingkat RW atau RT, maka itu sangat baik. Sehingga tugas pemerintah menginisiasi sekaligus mendorong agar warga berperan aktif dengan progam kampung- kampung. Dengan demikian, kontroling di masing- masing wilayah yang lebih kecil akan lebih efektif.
“Kalau ada orang luar masuk, orang sakit, orang isolasi mandiri, kanan kirinya bisa tahu dan mengerti, termasuk Pak RT dan RW nya juga paham. Sehingga masyarakat bisa memberikan kontribusi,” pungkas dia. (dhi) Doni Monardo menegaskan, Presiden Joko Widodo telah memikirkan bagaimana agar masyarakat aman dari Covid-19 ini, namun kegiatan produktif tetap bisa dilaksanakan. Pasalnya, tak memungkinkan untuk memilih salah satu, kesehatan saja atau bidang kegiatan ekonomi masyarakat. “Kalau kita memilih salah satu, seperti makan buah simalakama. Dimakan, Bapak mati gak dimakan Ibu mati,“ katanya.
Karenanya, ia meminta semua elemen masyarakat untuk bersatu melawan Covid-19 ini. Ia juga terus mendorong kegiatan pengamanan supaya tak terpapar Covid-19. “Kami juga meminta aktivitas harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan disiplin yang tinggi,” pungkasnya.(dhi)
