Surabaya, (DOC) – Penumpukan kendaraan dan antrean panjang di jalur penyeberangan Ketapang-Gilimanuk kini bukan lagi sekadar masalah lalu lintas pelabuhan, melainkan ancaman serius bagi kelangsungan ekonomi dan reputasi pariwisata internasional Bali.
Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA) memperingatkan bahwa kemacetan berkepanjangan di koridor utama Jawa–Bali ini dapat memicu efek domino yang merusak rantai pasok.
Keterlambatan pengiriman berisiko menaikkan biaya logistik, memicu lonjakan harga barang, hingga membahayakan ketersediaan stok bahan baku untuk hotel, restoran, ritel, dan UMKM di Pulau Dewata.
Ketua Umum ALFI/ILFA, Muhamad Akbar, menegaskan pentingnya langkah penanganan terintegrasi sebelum dampak operasional ini meluas ke pasokan kebutuhan masyarakat.
“Jangan sampai persoalan operasional di satu simpul transportasi berkembang menjadi persoalan logistik Bali. Kita harus mencegahnya sebelum berdampak terhadap ketersediaan barang, biaya distribusi, harga, kegiatan usaha, dan pada akhirnya reputasi Bali sebagai destinasi pariwisata internasional,” ujar Akbar, Rabu (9/9/2026).
Meski mengapresiasi upaya regulator dan PT ASDP Indonesia Ferry dalam mengurai antrean, ALFI/ILFA menilai penambahan armada kapal saja tidak cukup. Diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap kapasitas dermaga, kecepatan bongkar-muat, hingga manajemen lalu lintas di area penyangga (buffer zone).
Untuk menyelesaikannya, ALFI/ILFA mendesak pemerintah segera menerapkan lima langkah strategis, yaitu memperkuat kolaborasi antara Kemenhub, Pemda, ASDP, Kepolisian, dan asosiasi logistik, memberikan akses khusus bagi angkutan bahan pangan, barang mudah rusak (perishable goods), dan obat-obatan, melakukan audit total kapasitas dermaga, ketersediaan kapal, dan pola kedatangan kendaraan.
Selain itu, pihaknya juga meminta pemerintah menyediakan pembaruan status antrean dan estimasi waktu penyeberangan secara berkala bagi pengemudi, dan menyusun mitigasi jangka panjang agar krisis serupa tidak menjadi siklus tahunan.
“Prioritas kita sekarang adalah mengurai antrean dan mengembalikan kelancaran arus barang. Setelah itu, kita harus memastikan persoalan seperti ini tidak menjadi siklus yang terus berulang,” tegas Akbar.
