Lumajang, (DOC) – Merasa data kesejahteraan tak sesuai kenyataan di lapangan, sebanyak 1.846 warga Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, berbondong-bondong mengajukan perubahan status desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSN) hingga Agustus 2026.
Gelombang pengusulan ini dipicu oleh banyaknya masyarakat yang menilai kondisi sosial ekonomi riil mereka belum terekam secara akurat dalam sistem pendataan pemerintah. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Lumajang, Indriono Krishna Murti, mengonfirmasi tingginya angka permohonan tersebut. “Di Kabupaten Lumajang yang sedang tercatat ini ada 1.846 usulan pengajuan,” ujar Indriono, Rabu (9/9/2026).
Masyarakat diberi keleluasaan untuk mengajukan pembaruan data secara langsung melalui kantor desa/kelurahan setempat, maupun secara mandiri lewat aplikasi Cek Bansos milik Kementerian Sosial dan kanal DTSN buatan Badan Pusat Statistik (BPS). Melalui kanal tersebut, warga juga bisa memantau pergerakan posisi desil mereka secara berkala.
Meski demikian, Indriono menegaskan bahwa pengajuan dari masyarakat tidak otomatis langsung mengubah angka desil atau status penerima bantuan. Setiap usulan harus melewati penyaringan ketat agar tidak salah sasaran.
“Secara SOP, verifikasi akan dilakukan oleh teman-teman pendamping Program PKH. Jadi, ada verifikasi lapangan atau ground check atas kondisi masyarakat tersebut sesuai dengan usulan yang diajukan,” tegasnya.
Untuk melengkapi proses pengusulan, warga diwajibkan melampirkan dokumen administrasi seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), hingga bukti visual berupa foto kondisi rumah dan kamar mandi. Petugas akan mencocokkan dokumen tersebut dengan kondisi faktual di lapangan.
Pemutakhiran data DTSN ini dilakukan secara berkala setiap tiga bulan sekali. Indriono mengingatkan warga agar tidak berkecil hati jika usulannya belum lolos di satu periode, karena proses pengajuan dibuka secara berkesinambungan.
Melalui rantai verifikasi yang ketat mulai dari pendaftaran, pengecekan fisik ke rumah warga, hingga pemrosesan akhir pemerintah berharap data kemiskinan makin presisi. Dengan begitu, penyaluran berbagai program bantuan sosial di Lumajang dapat benar-benar jatuh ke tangan masyarakat yang paling membutuhkan.
