Surabaya,(DOC) – Data statistik dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Cipta Karya yang menyebut kawasan kumuh di Surabaya sudah 0%, menuai kritik dari Anggota Komisi D DPRD kota Surabaya Ibnu Shobir.
Anggota legislative 3 periode ini menyatakan, di dukung dengan laman resmi milik Pemkot Surabaya surabaya.go.id yang memuat data tahun 2019 lalu, bahwa 43,46 hektare (setara 434,600 meter persegi) yang tersebar di 21 kelurahan belum bebas dari kumuh, maka kawasan kumuh masih tak sulit dijumpai di Surabaya, termasuk di belakang jalan-jalan protokol yang indah.
Ia menambahkan, tempat tinggal warga yang tak layak huni itu, banyak berada di kawasan permukiman Morokrembangan dan Sidotopo. Bahkan, di Pegirian ada sejumlah warga yang tinggal di makam lantaran tak punya tempat tinggal. Lebih dari 10 ribu warga tak punya jamban dan membuang hajat di sungai.
”Salah satu program mengatasi kawasan kumuh adalah perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu),” kata Shobir, Kamis(5/11/2020).
Dengan kondisi ini, Ibnu Shobir menganggap bahwa masih banyak kawasan kumuh yang belum tersentuh oleh program pembangunan Pemkot Surabaya.
”Data 2019, Pemkot memperbaiki 1.090 rutilahu menggunakan dana APBD. Pada 2020 juga direncanakan 463 rumah diperbaiki. Itu menunjukkan kawasan kumuh di 2020 belum 0% karena belum tuntas semua terselesaikan,” katanya.
Shobir berharap, ditahun mendatang, saat kondisi perekonomian sudah rebound dari Covid-19, Pemkot Surabaya bisa lebih perhatian pada penanganan kawasan kumuh.
“Tempat tinggal yang kumuh, sangat berpengaruh pada kesehatan fisik dan mental warga yang tinggal di sana. Baik warga dewasa, apalagi anak-anak,” pungkasnya.(adv/dhi)