D-ONENEWS.COM

Begini Respon Anggota DPRD Soal Adanya Legislator yang Terindikasi Manfaatkan KSH

Foto: Pertiwi Ayu Khrisna

Surabaya,(DOC) – Legislator DPRD Kota Surabaya yang di sinyalir memanfaatkan Kader Surabaya Hebat (KSH) untuk kepentingan politik, juga menuai tanggapan dari sejumlah anggota DPRD Surabaya lain.

Sebelumnya kalangan akademisi dan KSH sendiri telah merespons hal tersebut dengan kritikan.

Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Pertiwi Ayu Krishna berpendapat terkait kejadian itu.

Politisi partai Golkar Surabaya ini menyatakan, semua anggota dewan bisa mengajak KSH untuk berwisata. Karena menurut Ayu, ada KSH yang merupakan kader partai politik.

“Akan tetapi yang tidak di benarkan yaitu tidak boleh memaksa KSH untuk menggunakan atribut salah satu partai politik dan menamakan KSH milik salah satu partai saja. Karena nanti di anggapnya punya salah satu partai politik,” tegas Pertiwi Ayu Krishna lewat saluran panggilan Whatapps, Rabu(5/10/2022).

Ayu tidak memungkiri jika ada KSH yang merupakan kader partai politik. Namun, sambung dia, tidak seluruhnya KSH itu merupakan orang partai politik.

“Tidak kita pungkiri, KSH ada di beberapa orangnya partai politik. Toh tidak bisa di samaratakan,” tandasnya.

Ia menerangkan, bahwa fungsi dewan memang harus dekat dengan masyarakat. Sementara KSH, kata Ayu, juga berasal dari unsur masyarakat.

“KSH kan juga masyarakat. Asalkan jangan di paksa menggunakan atribut partai. Karena KSH sudah mempunyai identitas sendiri dengan seragam mereka,” kata Ayu.

Ayu kembali mengingatkan, jika siapapun boleh mengajak KSH untuk berwisata. Namun jangan sampai para KSH ini memakai atribut partai. “Tidak etis apabila dia menggunakan (atribut partai),” tukas Ayu.

Foto: Mahfudz

Terpisah, Sekretaris Komisi B DPRD kota Surabaya, Mahfudz menyatakan pendapat yang sama.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Surabaya ini mengingatkan juga, siapapun itu. Baik legislatif atau eksekutif. Jangan sampai memanfaatkan instrumen-instrumen pemerintah untuk kepentingan pribadi atau politik.

“Jadi ini saya katakan tidak elok. Tidak etis. Baik itu eksekutif maupun legislatif. Kalau itu adalah instrumen pemerintah ya sudah. Jangan di kasih embel-embel yang lain,” jelas Mahfudz.

Meski begitu, Mahfudz mengaku belum mengetahui sendiri kebenaran soal adanya anggota dewan yang memanfaatkan KSH. Namun jika hal itu memang terjadi, maka ia menilai tidak etis.

“Saya tidak tahu kebenarannya seperti apa. Tapi kalau memang iya ada seperti itu, ya tidak elok,” pungkas Mahfudz.(robby)

Loading...

baca juga