Surabaya,(DOC) – Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah mulai menekan industri event di Jawa Timur (Jatim). Pelaku usaha bahkan menghadapi ancaman menjual aset demi mempertahankan bisnis, situasi yang mengingatkan pada masa pandemi COVID-19.
Aliansi pelaku industri event yang terdiri dari lima asosiasi menyampaikan keluhan tersebut saat beraudiensi dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur di Graha Kadin Jatim, Surabaya.
Ketua DPD Forum Backstagers Indonesia Jawa Timur, Lukman Sadaya, menyebut pertemuan itu menjadi ruang menyampaikan kondisi riil industri yang tengah tertekan.
“Pertemuan ini sekaligus silaturahmi dan menyampaikan kondisi industri event yang saat ini sedang tidak baik-baik saja,” ujarnya, Selasa (28/4/2026).
Ia menjelaskan, asosiasi yang tergabung meliputi Backstagers Jatim, Evendo Jatim, Asperapi Jatim, Rental Indonesia, dan Event Owners.
Penurunan Hingga 65 Persen
Lukman mengungkapkan, dampak efisiensi anggaran sudah terasa sejak awal tahun. Pada kuartal pertama 2026, kinerja industri event turun drastis.
“Penurunan mencapai sekitar 65 persen, baik dari sisi kinerja maupun omzet. Ini angka yang sangat besar bagi kami,” katanya.
Ia mengingatkan, pelaku usaha bisa kembali mengambil langkah ekstrem jika kondisi tidak membaik.
“Jangan sampai di kuartal kedua kami harus menjual aset lagi seperti saat Covid-19. Waktu itu banyak pelaku usaha yang akhirnya menyerah,” tegasnya.
Padahal, industri event sempat pulih setelah pandemi. Namun, kebijakan efisiensi kembali mempersempit ruang gerak pelaku usaha.
“Pasca pandemi kami mulai bernapas, tapi sekarang kembali terengah-engah,” imbuhnya.
Masalah Struktural dan Tenaga Kerja
Selain tekanan bisnis, pelaku industri juga menghadapi persoalan struktural, terutama terkait kejelasan posisi industri event dalam kebijakan pemerintah.
“Kami ini sebenarnya masuk sektor apa, induknya siapa, nomenklaturnya belum jelas, termasuk standarisasinya,” ujar Lukman.
Padahal, industri event memiliki efek berganda karena melibatkan banyak sektor, mulai dari pariwisata, perhotelan, transportasi, kuliner, UMKM, hingga pekerja kreatif.
Pada 2025, sekitar 1,2 juta orang di Jawa Timur bergantung pada industri ini. Namun, kondisi saat ini membuat banyak tenaga kerja, terutama freelance, kehilangan pekerjaan.
Efisiensi juga memaksa perusahaan merampingkan struktur organisasi. Jika sebelumnya mempekerjakan 20–25 karyawan tetap, kini rata-rata hanya tersisa 2–4 orang.
“Penurunannya bisa mencapai 60 sampai 70 persen. Banyak pelaku usaha akhirnya menjual aset untuk bertahan,” jelasnya.
Sekretaris DPD Backstagers Indonesia Jawa Timur, Toufan WH, menegaskan industri event memiliki nilai strategis.
“Kami ini bukan sekadar sektor informal. Banyak tenaga ahli di dalamnya. Event juga bukan pemborosan, tetapi memiliki dampak ekonomi besar,” ujarnya.
Senada, Ketua DPD Industri Event Indonesia Jawa Timur, Eko Febri, menyoroti ketidakjelasan klasifikasi usaha.
“KBLI kami masih belum jelas menginduk ke mana. Di aplikasi procurement, kategori industri event juga belum spesifik,” katanya.
Kadin Dorong Perhatian Pemerintah
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, Adik Dwi Putranto, menilai industri event atau MICE berperan penting dalam mendorong ekonomi.
“MICE seharusnya tidak masuk dalam pos anggaran yang diefisiensi, karena justru mendukung banyak sektor, termasuk UMKM,” tegasnya.
Ia juga mendorong pelaku industri untuk beradaptasi dengan arah kebijakan nasional, seperti penguatan sektor pangan, energi, ekonomi hijau, pengembangan SDM, dan digitalisasi.
Selain itu, ia menekankan pentingnya profesionalisme dalam penyusunan proposal kegiatan dengan menonjolkan dampak ekonomi yang terukur.
“Proposal harus bisa menunjukkan potensi transaksi dan dampak turunannya, sehingga lebih meyakinkan pemerintah,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, Kadin Jawa Timur akan menyusun pernyataan resmi untuk mendorong pemerintah memberi perhatian lebih pada industri event.
“Kami akan menyampaikan bahwa industri MICE masih sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya.(ode/r7)
