D-ONENEWS.COM

Ekonomi Lagi Sulit, DPRD Surabaya Minta Sekolah Tak Wajibkan Siswa Beli Seragam

Teks foto Baktiono

Surabaya,(DOC) – DPRD Kota Surabaya keberatan jika ada sekolah di Surabaya masih mewajibkan membayar secara tunai seragam sekolah. Apalagi, dalam situasi ekonomi sulit seperti saat ini sebagai dampak pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia.

“Warga lagi susah dari sisi materi, karena ekonomi yang lumpuh selama pandemi Covid-19. Lantas jangan lagi warga dibebani membayar seragam sekolah Apalagi, hampir dua tahun ini sekolah tidak dilakukan tatap muka, tapi secara daring atau online, “ujar Ketua Fraksi PDI-P DPRD Kota Surabaya, Rabu (17/8/2021).

Dia mengatakan, pihak sekolah SD dan SMP seharusnya berkaca pada nurani untuk meringankan beban ekonomi wali murid, dengan tidak mewajibkan membayar tunai seragam sekolah anak didiknya.

“Meski daring, namun proses pembelajaran tahun ajaran baru 2021-2022 sudah berjalan sejak akhir Juni. Tapi ada saja pihak sekolah yang mewajibkan siswanya membayar seragam sekolah di muka
Ini sudah keterlaluan,” tegas Baktiono.

Lebih jauh, Baktiono yang juga Ketua Komisi C (Bidang Pembangunan) DPRD Kota Surabaya ini menjelaskan, banyak laporan warga yang masuk kepada dirinya perihal uang seragam sekolah. Untuk itu, dia meminta pihak sekolah jangan memaksa siswa untuk membayar uang seragam di muka, atau di sekolah dengan secara wajib.

Dia menyatakan, dalam kondisi seperti saat ini, terutama sekolah swasta, seharusnya pihak sekolah memberi keleluasaan kepada siswa untuk membeli seragam sekolah di luar, bisa pinjam, bisa jahit sendiri di luar asal warna seragamnya sama.

Untuk sekolah negeri, jelas Baktiono, seharusnya juga berlaku sama dengan swasta soal seragam sekolah. Seharusnya Dinas Pendidikan Kota Surabaya sudah merancang, bagaimana seragam sekolah, baik SD maupun SMP Negeri bisa diberikan secara gratis tanpa harus memakai dana APBD.

Caranya bagaimana? Baktiono menuturkan, Dinas Pendidikan bisa mengeksekusi dana corporate social responsibility (CSR) perusahan-perusahaan yang berdomisili di Surabaya, untuk intervensi seragam sekolah agar diberikan secara gratis kepada siswa-siswi.

Dia membeberkan, di kawasan SIER saja berdiri ribuan industri, belum lagi perusahaan lainnya di luar zona SIER tapi berada di Surabaya, baik perusahaan skala sedang hingga skala internasional dimana dana CSR diyakini bisa membiayai seragam sekolah.

“Perusahaan tidak perlu takut menyalahi hukum, karena sudah kita buat Perda tentang, CSR. Dimana dana CSR dikelola oleh forum CSR itu sendiri, di sini forum ini bisa koordinasi dengan Pemkot Surabaya, agar dana CSR yang diberikan ke masyarakat tidak sama dengan program Pemkot Surabaya,”jelas Baktiono.

Dia menandaskan, untuk dana CSR di segmen seragam sekolah seingat dirinya hingga sampai saat ini belum pernah ada. Jadi intervensi seragam sekolah untuk diberikan secara ini sangat perlu, terlebih di masa pandemi saat ini dimana keuangan keluarga sedang morat-marit.

Kebetulan, DPRD Kota Surabaya sebentar lagi akan membahas Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Kota Surabaya Tahun Anggaran 2021 Pembahasannya nanti akan diteliti hingga tingkat komisi-komisi.

“Kita minta dalam pembahasan PAK jangan sampai lupa ada hak-hak dasar warga Kota Surabaya yang harus juga diprioritaskan yaitu, sekolah. Ini perlu perhatian khusus dari Pemkot Surabaya agar jangan sampai membebani orang tua siswa, ” pungkas dia.(r7/dhi)

Loading...

baca juga