Surabaya,(DOC) – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengaku prihatin setelah mengetahui banyak mahasiswa dari keluarga prasejahtera justru menempuh pendidikan di perguruan tinggi swasta (PTS) dan menghadapi kesulitan biaya kuliah. Keprihatinan itu muncul usai dirinya mendengar langsung curahan hati para rektor PTS yang tergabung dalam Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (ABP-PTSI) Jawa Timur.
Usai pertemuan tersebut, Eri mengungkapkan bahwa mahasiswa dari keluarga miskin yang masuk kategori Desil 1–5 ternyata banyak tersebar di PTS. Bahkan, ia mengaku miris setelah mendengar cerita adanya mahasiswa yang hampir drop out (DO) hanya karena terlambat membayar uang kuliah tunggal (UKT).
“Setelah saya dengar langsung dari para rektor, ternyata yang masuk Desil 1–5 itu justru banyak di PTS. Ada mahasiswa yang hampir DO karena telat bayar UKT. Ini yang membuat saya sangat prihatin,” ujar Eri, Minggu (25/1/2026).
Menindaklanjuti kondisi tersebut, Eri menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan memberikan bantuan UKT bagi mahasiswa PTS yang berasal dari keluarga miskin atau Desil 1–5. Selain itu, Pemkot juga akan merevisi Peraturan Wali Kota (Perwali) lama terkait tata cara pemberian beasiswa agar kebijakan tersebut lebih tepat sasaran.
“Sebagai wali kota, sesuai sumpah saya, tugas saya adalah mengentaskan kemiskinan dan membantu orang tidak mampu. Maka yang harus saya sentuh adalah mereka, termasuk mahasiswa di PTS agar bisa menjadi sarjana dan mengubah nasib keluarganya,” tegas Eri.
Ia mencontohkan, berdasarkan data yang di sampaikan rektor, jumlah mahasiswa dari keluarga miskin di salah satu PTS seperti STIESIA Surabaya bisa mencapai sekitar 300 orang. Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan biaya pendidikan di PTS tidak bisa di abaikan.
Karena itu, Eri meminta jajaran Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya untuk segera melakukan sinkronisasi data mahasiswa PTS dengan data kependudukan Pemkot.
“Data mahasiswa Desil 1–5 dari PTS akan kami cocokkan dengan data kami. Setelah sinkron, bantuan akan langsung di berikan,” jelasnya.
Tutup UKT
Setelah proses sinkronisasi rampung, Pemkot Surabaya akan menutup UKT mahasiswa PTS dari keluarga tidak mampu, baik mahasiswa baru maupun mahasiswa aktif yang masih kesulitan membayar biaya kuliah.
“Tidak hanya yang baru masuk, tapi yang masih kuliah dan tidak mampu membayar UKT, akan kita tutup. Ini untuk menggerakkan program Satu Keluarga Miskin, Satu Sarjana di Surabaya,” tuturnya.
Eri berharap kebijakan tersebut dapat mengembalikan semangat belajar mahasiswa dari keluarga prasejahtera dan menghapus kekhawatiran akan ancaman DO akibat persoalan biaya.
“Banyak yang sudah minder dan bilang tidak mood kuliah karena takut DO. Insyaallah nanti akan kita kumpulkan dan beri semangat supaya mereka bisa mengubah ekonomi keluarganya,” ujarnya.
Ia menambahkan, bantuan UKT bagi mahasiswa Desil 1–5 tidak di batasi kuota. Pemkot juga membebaskan calon mahasiswa untuk memilih PTS manapun di Surabaya.
“UKT itu urusan pemerintah dengan perguruan tinggi. Anak mau masuk PTS mana pun silakan. Yang penting ada kejujuran dalam seleksi, sehingga pemerintah benar-benar hadir untuk warga yang tidak mampu,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua ABP-PTSI Jawa Timur, Budi Endarto, menilai kebijakan pemetaan keluarga miskin Desil 1–5 merupakan terobosan berani dan revolusioner.
“Ternyata keluarga miskin itu melimpah di PTS. Ini bisa menjadi gerakan besar agar bantuan pendidikan benar-benar tepat sasaran,” katanya.
Ia berharap program bantuan UKT tersebut dapat mengawal target Pemkot Surabaya mewujudkan Satu Keluarga Miskin, Satu Sarjana, dengan melibatkan peran aktif perguruan tinggi swasta. (r6)
