Surabaya,(DOC) – Pada serangkaian rapat paripurna mengenai pertanggungjawaban anggaran APBD kota Surabaya tahun 2019, Fraksi Gerindra meminta kesungguhan kinerja bersama antara Pemkot dan DPRD Surabaya untuk realisasi program hibah dan Jasmas.
Dalam pandangan akhir fraksi Gerindra, menyebutkan bahwa banyak warga yang menanyakan realisasi reses untuk program Jasmas di tahun 2019 lalu.
“Jangan membuat warga semakin kecewa dengan tidak terealisasinya program Jasmas. Belanja hibah 2019 hanya 60,43 persen jadi sangat disayangkan, solusinya mari kita buat sistem E-POKIR yang transparan supaya terealisasi,” kata Juru Bicara Fraksi Gerindra, Ajeng Wira Wati S.Sos.,M.PSDM, dalam Sidang Paripurna Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD kota Surabaya, Senin(20/7/2020) siang.
Pada kesempatan itu, Fraksi Gerindra juga mengingatkan bahwa mulai dari tahun 2017 hingga 2020, Pemkot Surabaya sudah menerbitkan 240 Peraturan Wali Kota (Perwali), untuk itu perlu penambahan peraturab soal Standar Operasional Prosedur Sistem Perencanaan Pembangunan Berbasis Elektronik.
Dengan tujuan, segala masukan dan permintaan warga Surabaya dapat segera diwujudkan secara efektif serta efisien yang tidak menjadi anggaran sisa di akhir tahun atau SILPA.
“Meminta ke Bu Risma untuk membuat peraturan walikota mengenai Standar Operasional Prosedur Sistem Perencanaan Pembangunan Berbasis Elektronik.
Yang didalamnya membahas e-musrenbang dan E-POKIR untuk memastikan sistem perencanaan kota berjalan transparan akuntabel dan profesional,” papar Alumnus S2 Unair ini.
Selain membahas soal Jasmas dan Hibah, Fraksi Gerindra juga menyampaikan pentingnya pembangunan box culvert berpori, penambahan rumah susun dan tanggung jawab pendidikan.(adv/robby)