Surabaya,(DOC) – Politisi Partai Golkar Surabaya, Arif Fathoni menilai, bahwa selisih paham antara Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa soal operasional mobil Laboratorium menjadi kado Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke 727 yang cukup memprihatinkan.
Menurut Ketua Fraksi Golkar DPRD kota Surabaya ini, semestinya peristiwa tersebut tak harus terjadi, apabila orang-orang sekeliling Wali Kota Tri Risma memberi masukan yang menyejukkan. Dengan begitu Wali Kota Risma bisa mengambil sikap yang lebih wise dalam menghadapi tekanan penanganan Covid-19.
Arif Fathoni yang bertugas sebagai anggota Komisi A ini, berharap kepada Wali Kota Tri Rismaharini untuk menjalin dan meningkatkan komunikasi dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa agar selisih paham tak berlangsung berlarut-larut.
“Saya berharap Walikota lebih meningkatkan komunikasinya dengan Gubernur terkait dengan penanganan bersama pandemi Covid 19, karena disamping Surabaya sebagai ibukota Provinsi, Gubernur secara hirarki merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, sehingga selisih paham ini segera di akhiri” terang Toni sapaan akrab Arif Fathoni dalam release tertulisnya, Minggu(31/5/2020).
Ia berpendapat, bahwa penanganan pandemi Covid-19 tidak hanya soal alat test, namun bagaimana pemerintah Daerah merekayasa interaksi sosial agar mematuhi protokol kesehatan secara ketat, baik dalam himbauan yang di pasang dimasing-masing area publik, penyediaan hand sanitazer dan pemberian masker secara gratis.
“Faktanya saya kemarin keliling ke pasar-pasar di Surabaya, perangkat itu tidak ada sama sekali. Inilah tugas Pemkot yang sangat esensial dari pada berdebat dengan instansi vertical,” katanya.
Pada moment HJKS ini, lanjut Toni, dirinya berharap Wali Kota Risma memberikan kado kepada rakyatnya kebijakan roadmap penanganan pandemi secara strategis.
“Oleh sebab itu jika ada kemauan, sebenarnya sejak awal dalam pembahasan refocussing dan re-alokasi anggaran bisa digunakan untuk pencegahan dan penanganan secara maksimal, tidak parsial,” tandasnya.
Mantan jurnalis Surabaya ini menambahkan, cluster ekonomi harus tumbuh, salah satunya pasar-pasar tradisional di Surabaya, tugas Pemkot adalah memastikan bahwa interaksi sosial tersebut memenuhi protokol kesehatan secara ketat. Pemkot harus hadir dari pada sekedar berwacana.
“Yang sakit diobati, yang lebih penting yang sehat jangan sampai terinfeksi, caranya adalah pemerintah hadir dalam bentuk rekayasa sosial dengan protokol kesehatan ketat, itu yang harus diperhatikan,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Jatim M. Sarmuji menambahkan, agar pengaturan yang bisa dilakukan dengan lorong yang sempit di Pasar Soponyono Rungkut dibuat jalan searah sehingga tidak berpapasan. “Jadi sesederhana itu bisa dilakukan,” kata Sarmuji yang rumahnya berada di Wonoayu, Rungkut.(dhi)
