Jakarta (DOC) – Sekretaris Eksekutif Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Raden Pardede mengungkap alasan Presiden Joko Widodo akhirnya menggratiskan vaksin Covid-19.
Menurutnya, Jokowi mempertimbangkan penggunaan vaksin untuk membangun herd immunity atau kekebalan komunitas.
Herd immunity tidak hanya berkaitan dengan tingkat efektivitas vaksin corona, tapi juga dengan jumlah masyarakat yang mendapatkan program vaksinasi Covid-19 gratis.
Terkait hal ini, kata Raden, Jokowi mendapat masukan dari banyak pihak.
“Presiden mendengarkan berdasarkan pertemuan lewat kami, waktu itu lewat Menko Perekonomian, kita mendengarkan ITAGI (Indonesian Technical Advisory Group on Immunization). Organisasi dunianya ada SAGE (The Strategic Advisory Group of Experts on Immunization),” kata Raden, dilansir dari Kompas.com, Jumat (18/12).
“Mereka itu punya ini kriteria-kriteria tertentu supaya masyarakat mendapatkan herd immunity,” tuturnya.
Raden menyebut, masukan dari berbagai pihak ini mendapat dukungan dari DPR, khususnya Komisi IX yang membidangi kesehatan.
DPR mendorong penerapan prinsip keadilan dalam program vaksinasi. Jika pun harus ada vaksin berbayar, porsinya tidak boleh terlalu besar.
“Karena dalam prinsip-prinsip itu disebutkan persoalan equality, keadilan. Memang jadi bagus sekali itu masukan dari Komisi IX itu. Sehingga akhirnya Presiden memutuskan program vaksinasi dilakukan gratis,” kata Raden.
Sebelumnya, Jokowi mengumumkan bahwa pemerintah akan menggratiskan vaksin Covid-19.
Keputusan ini diambil setelah para pemangku kepentingan menerima banyak masukan dari masyarakat dan menghitung ulang keuangan negara.
“Jadi setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis,” kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (16/12).
“Sekali lagi gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali,” tuturnya.
Atas keputusan ini, Jokowi menginstruksikan jajarannya di seluruh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021.
Ia juga memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memprioritaskan dan merealokasi anggaran lain untuk program vaksinasi gratis.
“Sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin,” ujar Jokowi.(kc)