Surabaya, (DOC) – Pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 di jadwalkan berlangsung pada 20 Februari 2025. Namun, mekanisme pelaksanaannya masih belum jelas. Wali Kota Surabaya terpilih, Eri Cahyadi, mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu arahan resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hingga kini, belum ada kepastian apakah seluruh kepala daerah akan di lantik langsung oleh Presiden atau melalui Gubernur di masing-masing daerah.
“Kami masih berkoordinasi dengan Kemendagri untuk memastikan mekanismenya. Apakah nanti pelantikan di lakukan serentak oleh Presiden atau tetap melalui Gubernur,” ujar Eri pada Jumat (07/02/2025).
Sebelumnya, pelantikan di rencanakan berlangsung di Jakarta pada 6 Februari 2025. Namun, jadwal tersebut berubah menjadi 20 Februari 2025.
“Awalnya, pelantikan akan dilakukan serentak oleh Presiden. Tapi kabar terakhir menyebutkan bahwa hanya Gubernur yang di lantik oleh Presiden, sementara Bupati dan Wali Kota di lantik oleh Gubernur seperti sebelumnya,” jelasnya.
Pidato Perdana dan Program Prioritas
Lebih lanjut, Eri mengungkapkan bahwa dirinya telah menyiapkan pidato perdana sebagai Wali Kota Surabaya periode 2025-2030. Pidato ini akan di sampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD Surabaya.
Dalam kesempatan itu, ia akan menyoroti sejumlah program prioritas. Salah satunya adalah perbaikan rumah tidak layak huni yang membutuhkan anggaran sekitar Rp 280 miliar. Selain itu, program rehabilitasi kampung juga menjadi perhatian dengan total anggaran mencapai Rp 3,3 triliun.
“Saya ingin memastikan dalam lima tahun ke depan, semua kebutuhan ini bisa terpenuhi. Kami akan menggunakan metode pembiayaan yang tepat,” tegasnya.
Selain itu, ia menegaskan komitmennya dalam menjaga Surabaya sebagai kota dengan toleransi beragama yang kuat.
“Tidak boleh ada lagi penjualan minuman keras di tempat yang tidak berizin. Saya juga mengajak seluruh warga untuk bersama-sama menjaga lingkungan sekitar,” tambah Eri Cahyadi..
Penertiban Parkir dan Administrasi Kependudukan
Dalam kepemimpinannya, Eri memastikan akan menertibkan parkir liar dan pungutan liar di Surabaya. Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan administrasi kependudukan agar lebih tertib dan aman.
“Kami akan memastikan tidak ada lagi kasus pendaftaran KTP digital yang bermasalah hingga menyebabkan data hilang. Semua harus lebih tertata,” ungkapnya.
Menurutnya, membangun Surabaya membutuhkan kerja sama semua pihak. Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk menekan angka kemiskinan dan mencegah anak-anak putus sekolah.
“Kami akan bergerak bersama untuk menyelesaikan persoalan ini. Semua rencana ini akan saya sampaikan dalam sidang DPRD,” pungkasnya. (r6)
