Yogyakarta (DOC) – Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggerojok 6,5 juta liter air bersih bagi warga yang mengalami bencana kekeringan.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulon Progo, Ariadi mengatakan, bantuan air bersih diperoleh dari pengadaan pemerintah maupun bantuan pihak ketiga dengan total 1.300 tangki dengan rata-rata kapasitas 5.000 liter tiap tangki.
“Pemerintah harus bisa memenuhi kebutuhan dasar warganya. Kita kerjakan optimal, semoga memuaskan,” kata Ariadi, Kamis (2/8/2018).
Ariadi mengatakan, pemerintah mendapat bantuan 600 tangki dari pihak ketiga seperti PLN sebanyak 150 tangki, BPD DIY sebanyak 250 tangki. Kemudian dari Dinas Sosial DIY membantu 450 tangki.
Sementara Pemkab Kulon Progo memanfaatkan dana tidak terduga untuk mengadakan 450 tangki air bersih mulai awal Agustus 2018 ini. Dana tersebut muncul setelah Pemkab menetapkan status tanggap darurat kekeringan sebagaimana ditetapkan lewat keputusan Bupati Hasto Wardoyo melalui Surat Keputusan Nomor 33/A/2018 tentang Tanggap Darurat Kekeringan pada 25 Juli 2018 lalu.
“Status tanggap darurat kekeringan merupakan status tertinggi,” kata Ariadi.
Sayangnya, armada yang melayani bantuan air itu terbatas jumlahnya. Ariadi mengatakan, saat ini ada 7 truk yang dimanfaatkan untuk mengangkut air bersih itu ke berbagai daerah. Jumlah armada terbatas menyebabkan 1 armada bisa 4 kali pergi pulang mengambil air.
“Kami masih meminta bantuan lagi ke BPBD provinsi dan katanya PMI akan membantu 1 truk lagi. Hari ini saja ke Samigaluh. Satu armada bisa empat kali (mengirim air bersih),” kata Ariadi.
Pemerintah tetap membuka penyaluran air bersih sumbangan dari berbagai pihak. Seperti halnya, salah satuan air datang dari kelompok penggemar mobil Komunitas Phanter Kulon Progo. Ia mengingatkan, bantuan tidak dilakukan sebagai kampanye politik maupun keagamaan.
“Murni untuk kemanusiaan,” kata Ariadi.
Kemarau panjang mengakibatkan lebih dari 3.000 keluarga kesulitan air bersih di 8 dari 12 kecamatan. Mereka tersebar di 119 dusun yang berada di 23 desa. Kesulitan air sudah berlangsung memasuki bulan ke-3 dan hujan belum juga turun sampai saat ini. Mengutip prakiraan BMKG, hujan diperkirakan mulai turun di Oktober 2018. Kondisi ini memungkinkan wilayah warga yang kesulitan air semakin luas.
“Hanya Temon, Wates, Galur dan Panjatan yang belum. Tapi permintaan mereka sudah mulai ada, artinya ada kemungkinan bertambah,” kata Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD, Hepi Eko Nugroho.(kcm/ziz)