D-ONENEWS.COM

Kekuatan APBD Turun Rp 1,4 Triliun Tapi Performa Fiskal Cukup Aman, Reni Astuti: Kebutuhan Dasar Warga Harus Terjamin

Foto: Reni Astuti

Surabaya,(DOC) – Seluruh anggota DPRD Kota kini tengah melakukan pembahasan perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD Surabaya tahun anggaran 2020. Dalam pembahasan PAK ini menjadi penting karena APBD murni akan banyak penyesuaian, realokasi, dan refokusing akibat pandemi Covid-19.

Dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)  PAK APBD Tahun 2020 yang nota keuangannya telah disampaikan Walikota dalam rapat paripurna, Kamis(17/9/2020), dijelaskan bahwa kekuatan APBD Surabaya turun Rp.1.440.147.695.259 atau Rp 1,4 triliun lebih, dari kekuatan APBD murni sebesar Rp.10.322.225.556.013 atau Rp 10,3 trilliun lebih. Dengan begitu APBD murni kota Surabaya menjadi Rp.8.882.077.860.754 atau Rp 8,8 trilliun lebih yang rencananya ditetapkan pada PAK APBD 2020.

“Jadi dapat dikatakan bahwa kekuatan APBD 2020 turun 13,95%.” Ungkap Reni Astuti Wakil Ketua DPRD kota Surabaya, dalam keterangan tertulisnya.

Reni menjelaskan bahwa penurunan APBD ini terjadi pada sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp.5.584.627.122.979 menjadi Rp.5.041.385.242.075. “Artinya terdapat penurunan sebesar Rp. 543.241.880.904 atau 9,73%,” tambah Reni.

Penurunan lainnya, lanjut Reni, terjadi pada dana perimbangan APBD Murni dari Rp.2.266.326.381.130 turun menjadi Rp.2.024.322.342.212 atau selisih sebesar Rp. 242.004.038.918, setara dengan 10,67%. “Kemudian lain-lain pendapatan yang sah dari Rp.1.232.133.349.605 menjadi Rp.1.023.555.222.827 terdapat selisih sebesar Rp.208.578.126.778 atau 16,92%,” jelas Reni.

Pada sektor belanja tak langsung mengalami penurunan dari Rp.2.648.727.476.619 menjadi Rp.2.491.162.870.199 atau turun sebesar Rp.157.564.606.420 setara 5,94%. Untuk belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, kata Reni, mengalami penurunan dari Rp.470.104.960.728 menjadi Rp.406.278.818.519. Menurut dia penurunannya mencapai Rp.63.826.142.209 atau setara 15,7%.

“Belanja barang dan jasa dari Rp.4.121.863.608.160 menjadi Rp.4.127.060.820.590 artinya terjadi penambahan sebesar Rp.5.197.212.430 (0.125%). Sektor Belanja langsung yang paling banyak mengalami penurunan yaitu belanja modal. Pada APBD murni 2020 sebesar Rp.3.081.529.510.506 menjadi Rp.1.857.575.351.446 mengalami penurunan tajam mencapai Rp. 1.223.954.159.060 (47.92%). Sehingga jumlah belanja mengalami penurunan dari Rp.10.322.225.556.013 menjadi Rp.8.882.077.860.754. Pada sektor lainnya tidak ada perubahan. Pengeluaran pembiayaan tidak ada perubahan. Sehingga total pendapatan dan belanja sama-sama berkurang Rp.1.440.147.695.259 (1,4 triliun). Kekuatan anggaran Surabaya mengalami penurunan 13,95%,” urai Reni Astuti.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, memandang, bahwa dengan kondisi keuangan tersebut, maka performa fiskal Surabaya di masa pandemi masih cukup aman.

Ia menyarankan agar potensi-potensi pendapatan yang masih bisa digali harus dioptimalkan. Sedangkan obyek pendapatan yang terkait langsung dengan rakyat harus direlaksasi. Kejar yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.

“Untuk akses internet dalam pembelajaran jarak jauh (PJJ), warga harus segera mendapatkan solusi konkrit. Enam bulan telah berlalu sejak dikeluarkannya himbauan oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pendidikan Kota Surabaya untuk belajar dari rumah pada 16 Maret 2020 lalu, tetapi kebijakan Pemkot untuk menjamin akses pendidikan belum sepenuhnya membantu bagi siswa yang tidak memiliki gawai atau kuota. Untuk bantuan kuota internet dari Kemendikbud, apakah sudah mencukupi dan telah menjamin kebutuhan warga? Dinas Pendidikan harus segera jemput bola fasilitasi bantuan pulsa untuk siswa dan memastikan siswa yang tidak mendapatkan intervensi program kemendikbud agar segera terbantu. Inovasi dalam PJJ juga perlu terus dilakukan,” jelasnya.

Mengenai beasiswa kuliah bagi mahasiswa yang di terima di perguruan tinggi (PT), Reni berharap segera direalisasikan oleh Pemkot Surabaya. Mengingat program beasiswa ini strategis memutus rantai kemiskinan. Apalagi di masa pandemi, warga terdampak juga perlu mendapat perhatian, anggaran bisa dinaikkan jika alokasi untuk 200 mahasiswa baru sebagaimana yang dianggarkan di APBD murni 2020 masih dirasa kurang mencukupi.

Soal program perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu), harus segera direalisasikan karena berdampak langsung pada kesejahteraan warga. Tahun ini terdapat tambahan 100 unit, jadi total 1100 unit perbaikan rumah layak huni. Saya mendorong agar anggaran yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat untuk segera direalisasikan.

“Program bantuan sosial agar dikaji untuk dilanjutkan hingga Desember 2020, jika bantuan pusat tidak lagi memenuhi agar ada solusi menggunakan sumber dana APBD atau CSR swasta karena pandemi belum usai.  Pemerintah kota harus memastikan ketersediaan pangan dan kebutuhan pokok warga benar-benar terpenuhi. “ saran Reni.

Anggota legislative tiga periode ini, juga menyoroti soal peta jalan penanganan covid, pelan namun pasti harus terus membaik dan berjalan optimal, utamanya penguatan terhadap protokol kesehatan tidak berhenti dilakukan, disamping upaya tracing, test PCR masif dan penanganan yang terus ditingkatkan.

“Kita mengetahui bersama bahwa masa realisasi anggaran Perubahan APBD 2020 ini berdekatan waktunya dengan masa konstentasi demokrasi pemilihan Calon Kepala Daerah Kota Surabaya.  Saya menegaskan agar anggaran dan kebijakan mengedepankan pemenuhan kebutuhan dasar serta kesehatan dan keselamatan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah utamanya dimasa pandemi Covid-19.  Semoga kita sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bisa menjaga amanah ini agar Surabaya terus membaik,” pungkas Reni.(robby)

Loading...

baca juga