D-ONENEWS.COM

Ketua DPRD Malang Kota Ikut Bacakan 25 Tuntutan Mahasiswa ke Pemerintah

Malang,(DOC) – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Malang Raya melakukan unjuk rasa di Alun-alun Tugu Malang, Jawa Timur, tepatnya di depan gedung DPRD kota Malang, Selasa(12/4/2022).

Ribuan mahasiswa ini menyuarakan 25 tuntutan yang kini tengah meresahkan masyarakat.

Koordinator BEM Malang Raya Zulkifli Nurfadilah menyatakan, 25 tuntutan yang menjadi aspirasi BEM Malang Raya ini, berasal dari keterpurukan masyarakat sekarang. “Begitu banyak problematika yang muncul dan banyak tuntutan yang kami bawa,” katanya.

Unjuk rasa para mahasiswa BEM Malang Raya ini mendapat respon dari Ketua DPRD Malang Kota yang sempat menemuinya.

Dikesempatan itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana menyatakan, aksi demonstrasi ribuan mahasiswa ini, merupakan bagian penting dari demokrasi yang memang semestinya ada.

“Tidak ada penundaan dan perpanjangan masa jabatan Presiden. Beliau sudah menyatakan itu kemarin,” ucap I Made dihadapan ribuan massa.

Menurutnya sangat sulit bagi pemerintah mengabulkan permintaan oknum untuk perpanjangan masa jabatan Presiden. Karena hal tersebut harus ada persetujuan dari pihak DPR, DPD, Eksekutif dan MPR.

“Tidak mungkin terjadi, hal itu butuh waktu yang panjang dan harus amandemen. Ini tuntutan (mahasiswa) saya terima,” tandasnya.

Tidak hanya terkait tentang isu jabatan presiden 3 periode. Ketua DPRD juga menyatakan akan berkomitmen berusaha koordinasi untuk mencari akar permasalahan tentang naiknya harga minyak goreng dan BBM (Bahan Bakar Minyak).

Paska menerima tuntutan dari ribuan massa tersebut, Made juga membacakan 25 tuntutan tersebut dengan menandatangani surat perjanjian yang disediakan oleh peserta unjuk rasa.(imam)

Berikut 25 Tuntutan BEM se Malang Raya yang dibacakan oleh Ketua DPRD Malang Kota :

  1. Menolak keras adanya Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dan Penundaan Pemilu ditengah carut marut dan permasalahan-permasalahan yang terjadi secara parsial di Indonesia.
  2. Menuntut Presiden Joko Widodo untuk mengambil sikap dan pernyataan tegas untuk menghentikan wacana tersebut serta menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden ini agar mencegah terjadi potensi-potensi konflik yang bisa terjadi di kemudian hari.
  3. Menuntut pemerintah untuk memberikan bantuan minyak goreng yang kemudian didistirubisikan secara merata ke pada masyarakat-masyarakat yang membutuhkan.
  4. Menuntut pemerintah untuk segera menurunkan harga minyak goreng.
  5. Menuntut pemerintah untuk memberantas mafia-mafia yang menjadi aktor dibalik penimbunan minyak goreng.
  6. Menuntut pemerintah untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang diterapkan secara konsisten.
  7. Menuntut pemerintah untuk menghasilkan kebijakan terkait pembatasan ekspor CPO ke luar negeri guna memastikan terpenuhinya kebutuhan dalam negeri.
  8. Menuntut pemerintah untuk memprioritaskan penyelesaian permasalahan krisis minyak goreng ini dengan mengalihkan CPO yang dibutuhkan Program B30 yang kemudian digunakan untuk memproduksi minyak goreng.
  9. Menuntut pemerintah untuk mengusut tuntas terkait darimana para partai politik mendapat stok minya goreng dengan jumlah yang besar di tengah-tengah terjadinya
    kelangkaan.
  10. Menuntut Pemerintahan untuk menstabilkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis PERTAMAX.
  11. Menuntut Pemerintahan Menurunkan Harga BBM jenis PERTAMAX.
  12. Menuntut Pemerintahan menggunakan dana subsidi untuk memonitoring dan menstabilkan harga BBM.
  13. Menuntut Pemerintah untuk melakukan mediasi secara persuasif dan keberlanjutan dengan warga Wadas.
  14. Menuntut pemerintah untuk memberikan ganti rugi materil dan jaminan perlindungan kepada warga Wadas.
  15. Menuntut pemerintah dalam penuntasan kasus kekerasan yang dilakukan aparat yang tidak sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia dan mendesak kapolda untuk menarik mundur personil aparat dari desa Wadas.
  16. Menunda segala upaya pengesahan Ranperda RTRW Kota Batu.
  17. Melakukan transparansi dan melibatkan partisipasi publik dalam penyusunan Perda RTRW.
  18. Merubah paradigma dari eksklusif menjadi inklusif dan mengutamakan aspek pelestarian ekologis.
  19. Lebih berpihak kepada masyarakat lokal dibandingkan kepada para investor.
  20. Membatalkan rencana budidaya Sawit di Malang Selatan karena bertentangandengan dayadukung wilayah dan kondisi terkini kawasan Malang Selatan yang rentan.
  21. Memilih alternatif ekonomi yang berkelanjutan yakni budidaya tanaman pohon buah-buahantropis dan ekowisata yang lebih nyata menguntungkan untuk rakyat.
  22. Melakukan peninjauan serta penormalisasian sungai sungai besar serta sistem drainase yang ada.
  23. Menambah ruang terbuka hijau sebagai salah satu daerah resapan air hujan.
  24. Mendesak Pemerintah untuk Menunda Proyek IKN yang berpotensi pada ketidakstabilan ekonomi dan kemaslahatan masyarakat.
  25. Menuntut pemerintah untuk fokus pada pemulihan ekonomi dan kestabilan sektor- sektor publik demi perbaikan dan pemenuhan hak hidup masyarakat Indonesia. Bukan pengorganisasian yang hanya berdasar akal bulus, persekongkolan, dan ide-ide jahat demi merampok dan memuaskan hasrat kekuasaan.

 

Loading...

baca juga