D-ONENEWS.COM

KETUA KOMISI II DPR RI: POLITIK SARA JANGAN DIHINDARI, TAPI DIATASI

Ketua Komisi II DPR RI, Zainudin Amali (Tengah) Bersama Dirjen Otoda Kemendagri, Sony Sumarsono, Akademisi, Kris Nugroho, Anggota KPU RI, Pramono Ubaid Tontowi, Moderator, Fadil dalam FGD Evaluasi Pemilihan Serentak 2015-2018

 

Surabaya, kpujatim.go.id- Politik SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) jangan dihindari, namun harus diatasi. Demikian disampaikan Ketua Komisi II DPR RI, Zainudin Amali dalam Forum FGD Evaluasi Pemilihan Serentak Tahun 2015-2018 dengan tema Kampanye SARA: regulasi, modus operandi, dan solusi yang diadakan oleh KPU RI di ruang Sukadana FISIP Universitas Airlangga Surabaya. FGD digelar hari ini, Rabu, tanggal 31 Oktober 2018, mulai dari pukul 07.30 sampai dengan 16.30 WIB.

Ketua KPU RI, Arief Budiman Memberikan Sambutan

Hadir menjadi fasilitator dalam FGD yakni, Ketua Komisi II DPR RI, Zainudin Amali, Dirjen Otoda Kemendagri, Sony Sumarsono, Anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja, Pakar Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Ismail Hasani,  dan Akademisi, Kris Nugroho.

Sementara itu, peserta FGD berasal dari kalangan KPU Provinsi, KPU Kota Surabaya, Bawaslu Kota Surabaya, NGO/ LSM (Perludem, JPPR, NETGRIT, Kemitraan, KODE), perwakilan parpol, serta mahasiswa Tata Kelola Pemilu.

FGD kali ini merupakan gelombang kedua dari empat gelombang FGD yang diadakan oleh KPU RI. Sebagaimana disampaikan oleh Wakil Kepala Biro Perencanaan dan Data KPU RI, Bastian, empat gelombang FGD ini masing-masing dilaksanakan di Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Airlangga (UNAIR), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), serta Universitas Hasanudin (Unhas) Makasar.

“Pada FGD gelombang kedua ini dibagi menjadi enam sub tema, yaitu pertama, kampanye SARA, Potensi Disintegrasi Bangsa; kedua, Penguatan Regulasi, Mencari Solusi Politik Identitas; ketiga, Pengaruh Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017 terhadap Dinamika Pilkada di Indonesia; keempat, Modus Operandi Kampanye SARA; kelima, pragmatisme politik dan politik identitas; keenam, Politik Identitas, Bangkitnya Populisme Kanan di Indonesia,” jelas Wakaro Perencanaan dan Data KPU RI ini (31/10/2018).

Adapun tujuan dilaksanakannya FGD sebagaimana dilaporkan Bastian ialah 1) untuk mentradisikan kebijakan berbasis riset, 2) menemukan akar permasalahan atas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan manajemen pemilihan,  penyelenggara pemilu, dan partisipasi dalam pemilihan, 3) mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam pilkada serentak 205,2017, dan 2018, serta 4) menyusun rekomendasi perbaikan secara menyeluruh (baik pada aspek regulasi, kelembagaan, maupun teknis lainnya dalam penyelenggaraan pemilihan kedepan).

Wakaro Perencanaan dan Data, Bastian

Berikutnya, Ketua Komisi II DPR RI dalam paparannya menyampaikan bahwa sepanjang NKRI berdiri maka politik SARA ini akan muncul terus-menerus. “Politik SARA jangan dihindari, tapi harus diatasi. Jika didiskusikan terus-menerus, akan ditemukan format yang cocok untuk memanage politik SARA,” tegasnya.

Selanjutnya menurut Zainudin, dengan diskusi terus-menerus terkait politik SARA, akan ada kesadaran yang melekat pada bangsa Indonesia. “Sehingga akan ada kesadaran pula mengenai politik SARA mana yang bersifat positif dan mana yang bersifat negatif,” pungkasnya.

(AACS)

Loading...

baca juga