Surabaya,(DOC) – Pelayanan kesehatan BPJS dianggap masih kurang optimal, sehingga komisi D DPRD kota Surabaya memanggil pihak managemen BPJS Surabaya untuk menggelar rapat koordinasi dengan pihak rumah sakit dan Dinas Kesehatan, Jumat(15/2/2019) siang.
Rapat koordinasi atau hearing tersebut, membahas soal belum maksimalnya pelayanan pengguna BPJS bagi pasien di wilayah kota Surabaya.
Agustin Poliana, Ketua Komisi D, menyatakan, hasil hearing tersebut terungkap dua persoalan terkait jumlah kepesertaan layanan BPJS jalur mandiri dan penangan pasien BPJS kelas 3 yang masih kurang mendapatkan pelayanan yang layak di rumah sakit tipe B.
Menurut Agustin, soal jumlah kepesertaan pasien BPJS jalur mandiri masih tercatat sekitar 85 persen atau 504 ribu jiwa. Masih ada sekitar 155 ribu jiwa peserta BPJS jalur mandiri yang tidak meneruskan iuran kesehatan perbulan.
“Ternyata setelah dihitung, warga Surabaya yang terdaftar baru 85 persen, dan masih ada 15 persen warga yang belum terdaftar,” ungkap Agustin usai hearing.
Mengenai masalah kedua soal pelayanan kesehatan pasien BPJS kelas tiga di rumah sakit tipe B, kata Agustin, sudah ada kejadian disalah satu rumah sakit kawasan Wiyung dan Perak. Kedua rumah sakit tipe B tersebut menolak pasien BPJS kelas 3, meskipun pasien dalam kondisi kritis dengan alasan tak tersedianya kamar untuk kelas itu.
“Satunya kondisi kritis di rumah sakit di Wiyung sana, satunya lagi di Perak, dua-duanya dengan kondisi kegawatan, dia punya kartu BPJS, tapi tidak bisa digunakan karena ruang kelasnya tidak ada,” tandas Titin panggilan akrab Agustin Poliana.
Ia menangkap adanya permintaan dari rumah sakit untuk pasien agar memberikan jaminan dana terlebih dahulu, agar bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Titin meminta agar pihak rumah sakit untuk tidak bersikap seperti itu dan harus tetap menangani pasien dalam kondisi apapun dengan mempertimbangkan sisi kemanusiaan.
“Iya kalau dia pegawai dan dapat gaji yang tinggi, ya tidak masalah. Tapi kalau dia pasien yang kondisi tidak punya siapa-siapa dan tidak punya apa-apa dan dia harus mendapatkan perawatan dengan jaminan terus dapat duit darimana. Apakah dibiarkan kritis,” pungkas politisi PDIP ini.(adv/r7)