Yogyakarta,(DOC) – Seiring dengan melandainya kasus Covid-19, kegiatan penguatan kapasitas pendamping dan SDM Kesos akan semakin optimal. Kegiatan praktik juga akan terlaksana lebih intensif
Harapan ini sejalan dengan arahan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.
Pada beberapa kesempatan, Mensos selalu menekankan peran strategis SDM Kesos, dalam merespon kebutuhan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
Untuk menindaklanjuti arahan Mensos, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS)Yogyakarta segera melakukan evaluasi dan penyesuaian.
BBPPKS Yogyakarta merupakan UPT di bawah naungan Kementerian Sosial (Kemensos) yang memiliki tugas sebagai lembaga Pelatihan Kesejahteraan Sosial bagi para SDM Kesos.
Kepala BBPPKS Yogyakarta Eva Rahmi Kasim mengatakan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan atau diklat dengan medium aplikasi zoom di anggap kurang optimal.
Ke-Diklatan, kata Eva, idealnya lebih banyak bermuatan praktik untuk membentuk dan mengasah life skill. Sehingga kedepan BBPPKS akan banyak melaksanakan Kediklatan yang bersifat terapan atau teknis.
“Tujuannya untuk menguatkan kompetensi teknis para pendamping dan tenaga Kesos dalam upaya penguatan life skill pemerlu pelayanan Kesos secara psikososial dan ekonomis,” ungkap Eva di hadapan para Anggota Komisi VIll DPR RI saat menggelar kunjungan kerja (Kunker) di kantor BBPPKS Yogyakarta, Jumat(24/06/2022) kemarin.
Lebih lanjut Eva menambahkan, penguatan life skill membutuhkan pengalaman langsung di lapangan. Melalui dukungan konseptual, para pendamping perlu mengasah, menerapkan dan menemukan solusi di tengah kehidupan ber-masyarakat.
Sementara Kunker anggota Komisi VIII, dalam rangka mengemban fungsi pengawasan.
Penjelasan Kepala BBPPKS merupakan jawaban atas pertanyaan anggota DPR RI seputar kendala yang di hadapi balai selama 2 tahun pandemi.
Sesuai tugas, pokok dan fungsinya (Tupoksi), para anggota dewan tersebut melihat adanya pencapaian pelaksanan kegiatan Kediklatan di UPT balai Diklat Kemensos RI.
Para legislatif pusat itu, juga menggali berbagai informasi mengenai penanganan kemiskinan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Ketua rombongan Komisi VIll, MY Esti Wijayanti mengatakan, balai diklat merupakan titik pusat penguatan program-program Kemensos. Karena itu pelaksanaan Diklat harus memberi kontribusi besar kepada masyarakat.
“Pelaksanaannya di tempuh secara berjenjang dan berkelanjutan. Saya yakin, BBPPKS dapat mengantisipasi tantangan serta meningkatkan mutu untuk bergerak ke arah yang lebih baik,” kata Esti.
Komisi VIII menaruh perhatian yang besar dalam pengembangan pelaksanaan Kediklatan ke depan. “Saya mengapresiasi upaya Kemensos untuk membantu masyarakat miskin rentan. Seperti anak yatim piatu yang orang tuanya meninggal akibat Covid-19,” tandasnya.
Ia meminta Kemensos meningkatkan pelayanan agar anak-anak balai bisa lebih mandiri. “Balai Diklat bisa berkontribusi dengan memberikan keterampilan dan kemandirian di masa mendatang,” tandasnya.
Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Sosial DIY Endang Patmintarsih memastikan sinergitas antara Kemensos dan pemerintah daerah berjalan konstruktif.
Bekerja bersama dengan Kemensos, Pemerintah Provinsi(Pemprov) telah tercapai kemajuan signifikan dalam percepatan penanganan kemiskinan.
Endang memaparkan, pada tahun 2021 lalu, telah berhasil di laksanakan graduasi KPM PKH sebanyak lebih dari 3000 KPM. Keberhasilan ini bergerak dengan penguatan sosial ekonomi penerima PKH melalui program KUBE yang di kelola Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi.
Acara Kunker Komisi VIII DPR RI, juga berlangsung penyerahan simbolis Bantuan ATENSI Kemensos berupa bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas dan Lansia. Kemudian penyerahan bantuan kewirausahaan, bantuan terapi dan bantuan pemenuhan kehidupan yang layak bagi para penyandang disabilitas, lansia, penyalahgunaan Napza, serta penyandang Disabilitas Netra.
Total bantuan yang di berikan sejumlah Rp111.314.667 dari Sentra Antasena Magelang, Sentra terpadu Prof. Dr. Soeharso Surakarta, Sentra terpadu Kartini Temanggung dan Sentra Satria Baturaden Purwokerto.
Rombongan Komisi VIII terdiri dari 19 orang Anggota yang di pimpin oleh My Esti Wijayanto (PDIP), serta anggota lain dari Fraksi Gerindra, PKB, Nasdem, PPP, Partai Demokrat, Golkar, PAN, dan PKS.(hm/r7)