Surabaya,(DOC) – Keterpurukan pendapatan menimpa sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Surabaya.
Hal ini terungkap pada Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun anggaran 2021.
Dalam LKPJ tersebut hampir semua BUMD milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya merugi. Hanya PDAM Surya Sembada yang mengalami surplus, karena perusahaan monopoli.
Data itu juga di sampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, AH Thony saat di temui oleh para awak media, Sabtu(25/6/2022).
Menanggapi fenomena ini, Thony menganggap bahwa dampak dari meruginya BUMD menimbulkan banyak implikasi.
Ia menjelaskan, pertama BUMD akhirnya menunjukkan tidak bisa bekerja dengan bagus.
Hingga sulit mewujudkan penyerapan tenaga kerja yang banyak.
“Lah karena BUMD tidak optimal, maka keberadaan mereka tidak akan sehat dan tidak mampu merekrut serta tidak menjadi sebuah klaster penyerap tenaga kerja secara leluasa. Akibatnya bom 150 ribu pengangguran di Surabaya berdasarkan data BPS, itu BUMD ikut berkontribusi,” jelas AH Thony.
Politisi partai Gerindra ini menambahkan, pihaknya tidak ingin terjebak dalam upaya melakukan kritik terhadap BUMD tersebut.
“Sejauh ini mengkritisi BUMD sudah kita lakukan. Lah, ketika sekarang BUMD kok merugi semua, saya pikir pokok persoalannya nampak tidak di BUMD. Tapi kepada dinas Pemkot yang membidangi dan sebagai pembina para BUMD ini,” tandasnya.
“ Bagian perekonomian, kelihatannya adalah satu pihak yang patut di tuntut tanggung jawabnya, bahwa kalau ada satu BUMD untung kemudian ada satu rugi mungkin di situ bisa kita katakan ada satu kesalahan managemen dari BUMD. Tapi kalau kemudian dari sekian banyak rugi semua, maka adalah bagian perekonomian yang harus bertanggung jawab. Kontrak kinerjanya bagaimana. Asisten 2 dan pak Wali Kota ini harus melihat fakta sebagai satu hal yang harus dibenahi,” sambung Thony.
AH Thony meminta adanya solusi dari pemerintah. Karena ia menilai adanya suatu kesalahan terhadap merugi sejumlah BUMD ini.
Thony menyatakan, fenomena yang salah bukan hanya terjadi pada tahun sekarang saja.
Pada tahun-tahun sebelumnya juga sudah di alami.
Ia juga berharap semua pihak yang kompeten di bidang itu, bisa melakukan uji forensik, mulai dari bagian perekonomian kemudian bagian keuangan Pemkot Surabaya untuk membaca dengan lebih cermat. Libatkan juga bagian hukum hingga aparat penegak hukum untuk masuk melakukan audit, apakah kerugian akibat adanya faktor penyimpangan terhadap penyelenggara atau pengelola keuangan di internal BUMD.
“Masuk ndak papa, dan kami tidak bermaksud untuk mengungkap ini menjadi masalah. Tapi adalah spirit ini kita sampaikan dalam rangka menjadikan BUMD lebih sehat,” ujar Thony berharap.
Dalam tradisi kita, sambung Thony, orang tidak akan muncul kesadarannya kalau tidak dipaksa. Nah sekarang daya paksa itu, ada pada perintah Wali Kota yang terkadang di abaikan. Bahkan motivasi kepala daerah juga kadang di dengar kemudian lupa.
“Saya pikir adalah pendekatan penegak hukum, itu menjadi sebuah variabel penting. Jadi ketika ada APH (Aparat Penegak Hukum) itu masuk kepada BUMD. Jangan itu di nilai sebagai kriminalisasi. Tetapi dalam rangka untuk melihat apakah kesehatan sistem pengelolaan keuangan itu di kerjakan dengan benar,” pungkasnya.(r7)