Legislatif Siap Monitoring Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Surabaya,(DOC) – Program peningkatan kesejahteraan rakyat atau pengentasan kemiskinan dinilai oleh Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti telah dimulai oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam beberapa bidang.
Ia memaparkan, bidang-bidang tersebut diantaranya kesehatan yakni melalui program UHC (Universal Health Coverage), pemberian beasiswa dibidang pendidikan, hingga kerjasama dengan hotel dalam penggunaan produk UMKM. Sedangkan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat berpenghasilan rendah(MBR) adalah pemanfaatan asset untuk dikelola dalam program Padat Karya.
“Artinya, para Camat dan Lurah harus menghitung total usia produktif dari MBR di wilayahnya. Serta menghitung jumlah aset dan potensi pemanfaatannya,” imbau Reni.
Reni Astuti memberi contoh terhadap salah satu aset Pemkot Surabaya yang berlokasi di Jalan Nias Kecamatan Gubeng.
Asset tersebut rencananya akan dimanfaatkan untuk kategori non pertanian, seperti tempat cuci mobil dan sentra ekonomi kuliner yang dimulai setelah Hari Raya Idul Fitri nanti.
“Selain strategis karena berada di tengah kota, tentunya juga bermanfaat untuk penyediaan lapangan pekerjaan. Ini adalah salah satu model aset untuk kegiatan non pertanian, yang bisa dicontoh oleh Camat dan Lurah lainnya,” tandasnya.
Meskipun dirinya mengapresiasi terhadap program peningkatan kesejahteraan rakyat, kata Reni, namun monitoring dan pengawasan dilembaga legislative akan terus dioptimalkan.
Melalui komisi-komisi di DPRD kota Surabaya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan diundang guna menjelaskan program peningkatan kesejahteraan rakyat secara terperinci, terutama menyangkut digitalisasi aset, pendataan potensi masyarakat dan potensi kota.
“Karena konsep dari Wali Kota Eri Cahyadi sudah sangat bagus, kami berharap di tingkat OPD dilingkungan Pemkot Surabaya hingga tingkat kecamatan dan kelurahan bisa segera mewujudkan pencapaian tersebut,” pungkas politisi PKS Surabaya ini.(av/r7)