Surabaya,(DOC) – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan mengalami defisit ratusan triliun rupiah, apabila masa pandemic Covid-19 berlangsung sampai Juni 2020.
Sekretaris Komisi B DPRD Kota Surabaya, Mahfud menyatakan, difisit APBN yang pernah disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) soal dampak ekonomi negeri ini, akan semakin parah jika masa pandemic Covid-19 berlangsung lebih lama lagi.
“Itu kalau masa pandemic nya berakhir Juni 2020 lo, seperti yang dikatakan Presiden Jokowi. Bayangkan kalau sampai akhir tahun, mungkin Indonesia sudah bangkrut. Mungkin kita harus berdamai dengan corona agar ekonomi bisa tumbuh lagi. Seingat saya Presiden Jokowi juga pernah menyampaikan itu,” ungkap Mahfudz, saat dihubungi, Rabu(13/5/2020).
Ia menambahkan, dengan pandemic Covid-19, bukan hanya kalangan masyarakat menengah dan bawah saja yang terkena dampaknya, tapi juga kalangan pengusaha papan atas yang sudah mulai merugi, bahkan kehilangan pasarnya.
Mahfudz khawatir nanti akan semakin banyak pengusaha dan warga mampu yang minta bantuan ke pemerintah, lantaran tak berpenghasilan lagi.
“Ini kekuatiran saya yang harus dipikirkan solusi nya, sampai ditingkat daerah termasuk kota Surabaya. Sekarang lihat faktanya di Surabaya saja, banyak pabrik yang tutup, karyawan di PHK, mall-mall dan pertokoan tak beroperasi, rumah makan serta restoran hanya take away. Pastinya mereka akan merugi dan nanti akan minta bantuan juga ke pemerintah untuk bertahan hidup,” jelasnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, mengakui, untuk wilayah Surabaya dampak ekonomi akibat pandemic Covid-19 sudah cukup terasa. Bahkan setelah di terapkannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) selama dua periode.
Ia menyarankan, aturan PSBB untuk wilayah Surabaya, bisa dibikin lebih longgar agar perekonomian tetap berjalan.
“Penerapan PSBB memang bukan kewenangan Pemerintah Kota Surabaya, tapi usulan Pemprov Jatim dan disetujui oleh Kemenkes. Tapi untuk regulasinya kan diatur dalam Perwali (peraturan Wali kota,red). Untuk itu saya mohon kepada Bu Risma agar memperbolehkan pelaku usaha tetap buka, terutama pasar, mall, pertokoan dan restoran, supaya perekonomian di kota Surabaya tetap berjalan. Mengutip pernyataan presiden dulu, kita berdamai dengan corona lah,” paparnya.
Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD kota Surabaya ini, menjelaskan, aturan PSBB yang dilonggarkan tentunya tetap dengan imbauan agar masyarakat wajib mematuhi protokol kesehatan, seperti selalu menggunakan masker, selalu jaga jarak (physical distancing) dan selalu mencuci tangan.
“Jadi kita harus memilih mau mati karena virus atau karena ekonomi. Kalau salah pilih tidak mati karena ekonomi. Kan sama saja, jika ekonomi stag karena virus, maka akhirnya banyak yang kelaparan dan mati juga kan,” tandasnya.
Menurut Mahfudz, Surabaya merupakan pusat perekonomian daerah-daerah lain di Jawa Timur. Sehingga tidak akan mempengaruhi perekonomian di daerah – daerah lain, apabila mereka tetap memberlakukan PSBB. Malah sebaliknya Surabaya bisa menopang perekonomian daerah-daerah di Jawa Timur
“Kita lihat daerah lain di Jawa Timur seperti Jombang, Kediri dan lainnya, semuanya kalau belanja dan berjualan di Surabaya. Kalau sekarang ditutup ya, perekonomian disana juga terhenti,” pungkasnya.(adv/robby)