D-ONENEWS.COM

PDAM Minta Tak Bayar Deviden, DPRD Surabaya Tolak

Foto: Wakil Ketua Komisi B Anas Karno

Surabaya,(DOC) – Komisi B DPRD kota Surabaya tak setuju dengan wacana PDAM Surya Sembada yang mengusulkan agar tak setor dana deviden ke Pemerintah Kota Surabaya.

Sebelumnya, perusahaan milik Pemkot Surabaya ini telah mengeluarkan permintaan ke DPRD dan Pemkot Surabaya agar menghapus kewajibannya membayar deviden.

Dana deviden akan digunakan untuk merevitalisasi pipa induk sepanjang 380 Km yang diperkirakan membutuhkan anggaran Rp 2 trilliun dengan waktu lama.

Menurut Wakil Ketua Komisi B, Anas Karno, bahwa PDAM seharusnya memaparkan soal rencana perbaikan pipa. Selain itu, mengenai jaminan pasokan air yang diterima masyarakat tidak keruh, kotor, dan berlumpur.

“Seharusnya, PDAM fokus  soal rencana perbaikan pipa. Dan beri jaminan pasokan air yang diterima masyarakat tidak keruh dan kotor, berlumpur,” tandas Anas saat dihuhungi, Rabu(11/12/2019) siang.

Anas Karno kembali menegaskan, bahwa penyediaan air bersih pada intinya bisnis monopoli, seharusnya perbaikan pipa itu sudah masuk dalam bisnis PDAM, tanpa mengganggu setoran deviden ke Pemkot Surabaya.

“Perbaikan pipa itu sudah masuk dalam managemen bisnis. Jadi tidak patut meminta deviden dihapus,” tegas politisi PDIP Surabaya ini.

Sebelumnya, Direktur Pelayanan PDAM Surya Sembada, Anizar mengusulkan untuk kembali mengelola dana deviden yang seharusnya disetorkan ke Pemkot Surabaya. Alasannya, karena akan digunakan untuk perbaikan pipa induk sepanjang 380 Km serta pembelian air baku dari sumber Umbulan Pasuruan Jawa Timur.

Hal itu, lanjut Anizar, sesuai rencana, pada tahun ini suplai air dari Umbulan masuk, namun soal pipanisasi merupakan proyek pemerintah pusat.

“Sehingga kita hanya terima saja. Artinya yang ngelola kita dan itu (pemasangan pipa-red) dari pusat semua,” ujarnya.

Pernyataan ini juga dipertegas oleh Direktur Utama (Dirut) PDAM Surya Sembada, Mujiaman Sukirno yang berharap DPRD dan Pemkot Surabaya menghapus kewajiban membayar deviden untuk sementara waktu.

Dana deviden akan digunakan untuk merevitalisasi pipa induk sepanjang 380 Km yang diperkirakan membutuhkan anggaran Rp 2 trilliun dengan waktu lama.

“Kewajibannya dihilangkan, kalau cuma ditunda ya sama saja,” tandas Mujiaman.

Mujiaman menambahkan, cara itu cukup effektif untuk merevitalisasi pipa induk PDAM, dengan catatan Wali Kota dan DPRD berkenan. Apabila usulan itu ditolak, maka PDAM berencana untuk hutang.

“Hutang bisa ke konsorsium bank, atau ke pengusaha, ke pemborong yang mau dibayar mundur. Kayak itukan bisa, kira-kira butuh dana hampir Rp 2 trilliun atau tepatnya sebanyak Rp 1.875 trilliun ,” pungkasnya.(robby)

Loading...

baca juga