Surabaya,(DOC) – Langkah Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) mengajukan 40 Sekolah Rakyat (SR) ke Kementerian Sosial (Kemensos) RI mendapat apresiasi dari Ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana.
Namun, ia mengingatkan bahwa inklusivitas dan kualitas pendidikan harus menjadi prioritas utama agar program ini benar-benar berdampak.
Menurut Bunda Wara, sapaan akrabnya, program sekolah gratis yang di gagas Presiden Prabowo adalah langkah cerdas dalam memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. “Program sekolah gratis ini sangat bagus, dan gayung bersambut dengan Ibu Gubernur. Kebetulan Provinsi Jawa Timur mendapat plot untuk 40 Sekolah Rakyat yang tersebar di 38 kabupaten/kota,” ungkapnya, Kamis(6/3/2025).
Namun, meski mendukung penuh inisiatif ini, Bendahara DPD PDIP Jatim itu mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak hanya di ukur dari jumlah sekolah yang di bangun. Persiapan matang dalam implementasi harus dilakukan agar tujuan utama program benar-benar terwujud.
Pendidikan Gratis Bukan Sekadar Label, tapi Harus Berkualitas!
Bunda Wara menegaskan bahwa sekolah gratis harus memiliki fasilitas dan standar pengajaran setara dengan sekolah umum lainnya. Jangan sampai Sekolah Rakyat di Jatim ini hanya menjadi sekadar simbol tanpa kualitas yang memadai.
“Implementasi program ini harus di cermati, di persiapkan, dan di manage dengan baik. Tujuannya agar pengentasan anak miskin melalui sekolah gratis ini tidak hanya sekadar nama, tetapi benar-benar memberikan akses pendidikan berkualitas,” tegas politikus asal Kediri itu.
Selain itu, ia menggarisbawahi pentingnya kriteria penerima manfaat program ini agar benar-benar tepat sasaran. Menurutnya, hanya anak-anak dari keluarga tidak mampu yang seharusnya mendapatkan fasilitas pendidikan gratis ini.
“Penting bagi kita memastikan bahwa yang mendapatkan manfaat dari program ini adalah anak-anak yang benar-benar membutuhkan. Tidak semestinya anak-anak dari keluarga mampu ikut menikmati fasilitas ini, karena akan mengaburkan tujuan utama program,” ujarnya dengan tegas.
Sumber Pendanaan Harus Transparan dan Berkelanjutan
Kakak kandung Gubernur Jakarta ini juga menyoroti aspek pembiayaan dan ketersediaan fasilitas pendukung program. Ia mempertanyakan dari mana sumber dana operasional dan sarana Sekolah Rakyat akan berasal.
“Yang perlu juga di pertanyakan adalah, apakah sarana penunjang dan pembiayaan program ini akan di-handle sepenuhnya melalui APBN atau ada kontribusi dari APBD? Ini harus di siapkan dengan matang agar program ini tidak berakhir dengan masalah pendanaan di kemudian hari,” jelasnya.
Menurutnya, kunci sukses program ini adalah sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Tidak hanya sekadar menyediakan sekolah, tetapi memastikan bahwa tenaga pendidik, fasilitas, dan metode pembelajaran juga memenuhi standar kualitas yang layak.
“Anak-anak dari keluarga miskin tidak hanya harus mendapatkan akses pendidikan gratis, tetapi juga fasilitas dan kualitas pengajaran yang setara dengan anak-anak dari keluarga yang lebih mampu,” tandasnya.
Pemprov Jatim Kawal Pendidikan Gratis untuk Anak Miskin
Sebagai informasi, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, telah mengajukan penyediaan 40 SR sebagai dukungan program Presiden Prabowo Subianto. Dari total sekolah yang di rencanakan, 38 akan di bangun di wilayah kabupaten/kota dan dua lainnya di kelola langsung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Program ini difokuskan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem dengan format boarding school. Tujuannya adalah untuk menekan angka putus sekolah (drop-out) serta memperkuat pembentukan karakter secara terpadu.(wafik/r7)