Lumajang, (DOC) – Pemerintah Daerah (Pemkab) Lumajang tahun ini kembali memperoleh penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019
Penyerahan hasil predikat WTP dilakukan pada Senin, (19/10/2020) diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan diterima langsung oleh Bupati Lumajang Thoriqul Haq.
Pemberian penghargaan WTP dilaksanakan di Convention Hall Lantai 3 Grand City, Surabaya, Jawa Timur.
Pemerintah Kabupaten Lumajang telah dua kali berturut-turut memperoleh penghargaan Opini WTP, Laporan Keuangan Daerah Tahun 2018 dan 2019.
“Alhamdulillah ini tahun kedua kita mendapatkan Opini WTP,” ujar Bupati Lumajang Thoriqul Haq.
Menurutnya, capaian prestasi ini merupakan hal yang luar biasa. Karena
mengelola keuangan dan aset daerah tidaklah mudah.
Sehingga hasil Opini WTP yang diperoleh sejak tahun 2018 sampai tahun 2019 merupakan sebuah prestasi untuk Kabupaten Lumajang.
“Ini juga evaluasi bagi kita Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk supaya mempertahankan predikat Opini WTP ini, tentu ini harus kita tingkatkan dari tahun ke tahun,” ucapnya.
Bupati Thoriq berharap perolehan Opini WTP bisa diperoleh tuntas hingga akhir masa jabatan.
Ia menyebutkan menjadi prestasi tersendiri jika kepala daerah bisa menyajikan pengelolaan keuangan dengan Opini WTP.
“Tadi kami melihat ada banyak kabupaten/kota yang mendapatkan penghargaan lebih dari kita, nah itu yang harus kami tingkatkan atau kejar di tahun-tahun yang akan datang,” imbuhnya.
Dari hasil Opini WTP tersebut, Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, Dedi Sopandi, mengatakan Opini WTP merupakan salah satu indikator pengelolaan keuangan negara yang sehat. Dirinya berharap penghargaan Opini WTP dapat menjadi motivasi Pemerintah Daerah maupun Provinsi untuk menyajikan laporan keuangan negara sesuai SAP.
“Opini WTP ini adalah satu indikator pengelolaan keuangan negara dengan sehat, semoga ini menjadi semangat bersama untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel,” ungkapnya. (Imam)