Lumajang, (DOC) – Dari total 198 desa di Kabupaten Lumajang, hanya sekitar sepertiga atau 76 desa yang memiliki perpustakaan. Namun, dari jumlah perpustaka tersebut, hanya 66 perpustakaan desa yang aktif beroperasi. Sisanya tidak aktif.
Tutik Endriyani, Pustakawan Dinas Kearsipan dan Perpustaka Disarpus) Lumajang mengatakan, jumlah perpusdes yang tercatat hanya 76 titik. Dari puluhan Perpusdes itu hanya 66 yang aktif. Sementara 10 perpusdes di antaranya belum aktif atau mati suri.
Menurut Tutik, ada beberapa faktor utama yang menjadi pengembangan perpusdes. Seperti pergantian pengelola dan kurangnya perhatian dari pemerintah desa seperti penyediaan ruangan, sarana prasana, dan sumber daya manusia (SDM).
“Pergantian pengelola seringkali membuat kegiatan perpustakaan terhenti. Selain itu, kurangnya dukungan anggaran dari pemerintah desa juga menjadi kendala besar. Padahal, anggaran dana desa sebenarnya dapat dialokasikan untuk pembangunan dan operasional perpustakaan,” ungkapnya.
Tutik menjelaskan bahwa anggaran yang di alokasikan untuk perpustakaan desa sangat bervariasi. Bahkan ada yang sangat minim hingga hanya Rp2,5 juta per tahun. Anggaran sebesar itu di nilai tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan perpustakaan, seperti pengadaan buku, honorarium pengelola, dan biaya operasional lainnya.
“Dengan anggaran yang sangat terbatas. Seringkali honorarium pengelola di bagi-bagi atau bahkan tidak di berikan sama sekali. Banyak pengelola perpustakaan desa yang bekerja secara sukarela,” imbuhnya.
Padahal, pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan yang memungkinkan dana desa di gunakan untuk mengembangkan perpustakaan desa. Terrmasuk pembangunan gedung, pengadaan buku, dan komputer. Namun, implementasi kebijakan ini di lapangan masih menghadapi banyak tantangan.
“Perpustakaan desa yang aktif biasanya mendapatkan dukungan anggaran yang lebih besar dari pemerintah desa. Dana ini sangat penting untuk memastikan kelangsungan dan kualitas layanan perpustakaan,” jelas Tutik. (Imam)