Surabaya,(DOC) – Kader PDI Perjuangan Kota Surabaya meminta pemerintah dan BPJS Kesehatan memperbaiki sistem layanan. Permintaan ini muncul karena banyak warga mengeluhkan proses klaim dan akses pelayanan kesehatan.
Achmad Hidayat, kader muda PDIP Surabaya, menyebut beberapa pasien masih harus membayar selisih biaya kamar. Padahal, mereka sudah berhak atas kelas perawatan sesuai aturan BPJS.
“Masih ada peserta BPJS yang sudah berhak atas kamar penuh, tetapi tetap di minta membayar selisih biaya. Itu bukan tanggung jawab pasien,” ujar Achmad, Sabtu(6/12/2025).
Ia menilai semangat “gotong-royong” yang dikampanyekan BPJS belum tampak di lapangan. Menurutnya, petugas masih mengutamakan prosedur administratif daripada pelayanan yang manusiawi.
Achmad juga menyoroti banyak faskes dan rumah sakit yang belum bekerja sama dengan BPJS. Kondisi ini membuat warga kesulitan berobat karena harus mengikuti berbagai aturan faskes dan prosedur berjenjang.
Ia meminta BPJS mengkaji ulang sistem klaim dan persyaratan layanan. Achmad mengingatkan agar BPJS tidak menjadi ladang keuntungan bagi rumah sakit nakal, penyedia farmasi, atau oknum tertentu.
“Kalau ingin Indonesia sehat, ubah pola pelayanannya. Jangan hanya menanggung tindakan medis. Beri insentif kepada daerah yang berhasil menjaga kesehatan warganya. Jika dokter dan perawat bisa membuat pasien cepat pulih, beri mereka penghargaan lebih,” jelasnya.
Achmad menegaskan bahwa layanan kesehatan gratis dan berkualitas merupakan amanat konstitusi. Ia juga menyebut perjuangan itu bagian dari Dasa Prasetiya PDI Perjuangan yang wajib dijalankan seluruh kader.
“Kami mengajak semua elemen masyarakat mengawasi dan memperjuangkan keadilan sosial bagi rakyat,” pungkasnya.(r7)
