Surabaya,(DOC) – Para jagal dan pedagang daging se-Kota Surabaya menggelar aksi penolakan rencana relokasi Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya di depan Kantor DPRD Kota Surabaya, Selasa (9/12/2025). Mereka mendesak Wali Kota Eri Cahyadi membatalkan rencana pemindahan yang di nilai tidak transparan dan tidak melibatkan para pelaku usaha yang terdampak langsung.
Koordinator Jagal dan Pedagang Daging Surabaya, Abdullah Mansyur, menyebut keputusan relokasi di lakukan sepihak tanpa dialog. Menurutnya, para jagal tidak pernah di berikan kesempatan untuk mengetahui, membahas, maupun memberikan masukan terkait lokasi baru, desain fasilitas, atau mekanisme pemindahan.
“Kita tidak pernah di libatkan. Tidak pernah di ajak bicara soal tempatnya, blueprint-nya, denahnya. Tiba-tiba di sodori bahwa tempat yang baru sudah di bangun,” tegas Mansyur.
Selain itu, Mansyur mengingatkan janji politik Wali Kota Eri Cahyadi yang menurutnya pernah menyatakan tidak akan memindahkan RPH saat masa kampanye. “Sebagai masyarakat kecil, kami menagih janji beliau,” ujarnya.
Para jagal menilai relokasi berpotensi memutus mata pencaharian 500–1.000 orang, mulai dari jagal, pedagang, hingga pelaku usaha kuliner seperti soto, rawon, dan penjual olahan tulang. RPH Surabaya juga di sebut menopang rantai distribusi daging ke rumah sakit, hotel, pusat perbelanjaan, restoran, dan UMKM.
“Jika RPH berhenti beroperasi karena relokasi tidak matang, distribusi daging terganggu dan ekonomi kota bisa terdampak,” kata Mansyur.
Dua Langkah Lanjutan
Jika tuntutan pembatalan relokasi tidak di penuhi, para pelaku usaha menyiapkan dua langkah lanjutan. Pertama, demonstrasi besar-besaran dengan melibatkan sekitar 5.000 orang sambil mengarak sapi dari RPH menuju Balai Kota. Kedua, mogok kerja selama satu bulan dengan menghentikan pemotongan hewan dan distribusi daging.
“Ini bentuk keseriusan kami,” tegas Mansyur.
Ia juga menyampaikan bahwa beberapa pertemuan sebelumnya dengan pemerintah kota, DPRD, dan dinas terkait belum memberikan hasil konkret. Menurutnya, pembahasan yang di lakukan tidak pernah menyentuh inti persoalan: relokasi yang di putuskan tanpa komunikasi dan tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi pelaku usaha.
“Kami merasa di pingpong. Pendapat kami tidak pernah benar-benar di bahas,” ucapnya.
Para jagal dan pedagang daging berharap persoalan ini mendapat perhatian dari Gubernur Jawa Timur, Kementerian Dalam Negeri, DPR RI, hingga Presiden Prabowo Subianto, mengingat dampaknya di nilai menyangkut keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil. (r6)
