Reses, Anggota Fraksi Gerindra di Waduli Hibah dan Data Bansos Kerap Salah Sasaran

Surabaya,(DOC) – Selama masa Reses Persidangan Ketiga Tahun Anggaran 2022, Wakil Ketua Komisi D DPRD kota Surabaya, Ajeng Wira Wati menyapa konstituens-nya di daerah pemilihan (Dapil) Surabaya 1(satu), yakni Gubeng, Genteng, Bubutan, Tegalsari dari Simokerto.
Pada kesempatan tersebut, politisi perempuan Partai Gerindra Surabaya ini mendapat pertanyaan warga Tegalsari seputar dana Hibah yang pada tahun anggaran 2021 lalu, belum ter-realisasi dan kemudian mengajukan lagi.
Menurut Ajeng, semula warga RT-01 sampai RT-12 dikawasan Tegalsari Surabaya sempat girang, ketika hibah fisik berupa pavingisasi dan pemasangan saluran telah dilakukan pengukuran oleh petugas yang mengaku dari Pemkot Surabaya.
“Infonya dikerjakan bulan puasa dan lebaran bisa selesai. Tapi nyatanya hingga saya turun Reses bulan Mei – pun, tidak pengerjaan sama sekali. Jadi warga kebingungan,” ungkap Ajeng, Jumat(20/05/2022).
Aktivis Perempuan Indonesia Raya (PIRA) Surabaya ini, menambahkan, pasca pandemic Covid-19 dan sekarang pemerintah melonggarkan pemakaian masker, warga mempunyai harapan besar akan bangkitnya ekonomi dengan lancarnya Hibah dan pokok pikiran (Pokir) pembangunan.
“Saya mengapresiasi kinerja Pemkot Surabaya menghadapi pandemi Covid-19 beserta capaian vaksin. Hanya saja setelah upaya copot masker dan pemulihan ekonomi warga Surabaya, yang sedang dilakukan selanjutnya. Harapan besar warga Surabaya, yaitu Hibah dan Pokir pembangunan berjalan lancar, tidak tertunda-tunda lagi. Harus diperbaiki kinerja Pemkot dalam menjalankan SIPD Pokir,” tandas Ajeng.
Kata Ajeng, pengajuan Pokir baik fisik ataupun nonfisik sudah ada di Sistem Informasi Pemerintah Daerah(SIPD).
Sementara keluhan kedua yang disampaikan warga saat Reses, lanjut Ajeng, yakni soal Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial (Kemensos) untuk warga Surabaya penerima Bantuan Sosial (Bansos).
“Warga selalu kecewa terhadap DTKS Kemensos. Kenapa selalu tidak mengambil dari data MBR yang dihimpun Pemkot Surabaya,” ungkap Ajeng.
Lebih lanjut Ajeng menambahkan, banyak sekali Bansos yang salah sasaran. Bahkan warga yang punya rumah dengan usaha kos-kosan masih menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kemensos.
“Warga yang kontrak dengan pendapatan per-bulan dibawah UMR, malah tidak pernah dapat bantuan apapun baik itu BST ataupun PKH,” ujar Ajeng.
Ia berharap Kemensos mengevaluasi data penerima Bansos khususnya di wilayah Surabaya. Usulan warga, rumah para penerima Bansos diberi tanda stiker agar mempermudah pengawasan sosial.
“Warga minta ada stikerisasi penerima Bansos segera dilakukan agar mempermudah pengawasan sosial, dan yang kedua meminta pemerintah pusat hingga daerah bersinergi untuk menentukan indikator kemiskinan yang sesuai dengan karakteristik per-kotaan yang terkadang berpindah-pindah,” pungkas Ajeng.(lm)