Surabaya, (DOC) – DPRD Surabaya menyatakan dukungannya terhadap program makan siang bergizi gratis bagi siswa sekolah negeri dan swasta. Program ini merupakan bagian dari Program Nasional (Pronas) yang di usung oleh Prabowo-Gibran. Meski membutuhkan realokasi anggaran APBD 2024, DPRD siap melaksanakan program ini demi kepentingan masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Bahtiyar Rifai, mengungkapkan bahwa pelaksanaan program ini masih dalam tahap pembahasan. Diskusi di lakukan antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan Kementerian Dalam Negeri.
“Kami menunggu arahan dari pusat. Secara prinsip, kami mendukung, meskipun perlu menggeser anggaran melalui mekanisme MPAK. Kabarnya, akan ada pembagian anggaran antara pemerintah pusat dan daerah,” ujar Bahtiyar, Rabu (6/11/2024).
Menurut Bahtiyar, pelaksanaan MPAK (Mendahului Perubahan Anggaran Keuangan) di izinkan undang-undang jika program bersifat mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat. Ia menambahkan bahwa MPAK hanya dapat di lakukan pada triwulan pertama dan kedua.
Namun, hingga kini, teknis pelaksanaan program belum di pastikan. Presiden di jadwalkan mengumpulkan pimpinan DPRD, kepala daerah, serta aparat TNI dan Polri untuk membahas rincian program. Pertemuan tersebut akan di fasilitasi Kemendagri dan berlangsung di Sentul pada Kamis (7/11/2024).
Persiapan di Surabaya
DPRD dan Pemkot Surabaya telah mulai melakukan pembahasan internal terkait program ini. Beberapa hal yang di bicarakan termasuk nominal biaya per paket makan siang, yang di perkirakan berada di kisaran Rp15.000.
Namun, persoalan lain turut menjadi perhatian. Salah satunya adalah jenis wadah makanan yang di gunakan. Bahtiyar menyatakan pentingnya memilih wadah yang ramah lingkungan agar tidak menimbulkan masalah sampah.
“Karena program ini di lakukan setiap hari, sampah yang di hasilkan bisa sangat besar. Ada wacana untuk menggunakan kotak khusus yang dapat di pakai ulang dengan nama siswa tertera,” jelasnya.
Meski telah ada pembahasan awal, Bahtiyar menegaskan bahwa pelaksanaan program masih menunggu petunjuk teknis resmi dari pemerintah pusat.
“Semua ini masih wacana. Kami menunggu kepastian terkait jadwal dan detail pelaksanaan,” tandasnya. (r6)
