Surabaya, (DOC) – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menggelar pertemuan dengan PERSI dan BPJS Kesehatan pada Selasa (25/3/2025). Acara berlangsung di Balai Kota dan membahas sejumlah persoalan layanan kesehatan.
Dalam pertemuan itu, Eri menyoroti pentingnya kerja sama antara rumah sakit swasta dan BPJS Kesehatan. Ia berharap warga bisa berobat ke rumah sakit terdekat tanpa harus menempuh jarak jauh.
“Kita sekarang bicara kualitas, bukan lagi kuantitas. Semua rumah sakit terbuka untuk melayani BPJS. Tinggal kita atur penyebarannya,” ujarnya.
Ia menambahkan, jika rumah sakit tersebar merata dan menerima BPJS, warga tidak perlu mengantre lama. Menurutnya, hal ini juga mendukung pengembangan wisata medis di Surabaya. Lebih lanjut, Eri mengajak seluruh rumah sakit untuk bersinergi. Ia ingin tidak ada lagi kesenjangan layanan antara rumah sakit pemerintah dan swasta.
“Kalau kapasitas pelayanan sudah melebihi batas, hentikan dulu. Kecuali untuk layanan khusus seperti penanganan kanker,” jelasnya.
Selain itu, Eri membahas soal distribusi ambulans milik Pemkot. Ambulans tersebut rencananya akan di gunakan bersama, dengan syarat harus sigap menjemput pasien ke rumah sakit terdekat.
“Misalnya ambulans di RSUD Soewandhie kelebihan, bisa di bagi ke wilayah lain. Tapi harus di pakai aktif, jangan hanya di simpan,” tegasnya.
Kritik Wali Kota Surabaya
Eri juga mengkritik adanya pasien BPJS yang di pulangkan meski belum sembuh. Ia menekankan, aturan BPJS jelas menyebut pasien berhak di rawat sampai pulih.
“Saya dapat laporan, ada pasien di suruh pulang setelah tiga hari. Padahal masih sakit. Itu tidak sesuai aturan,” katanya.
Rencananya, setelah Lebaran, Eri akan mengadakan pertemuan lanjutan. Ia juga akan mengumumkan rumah sakit yang menolak kerja sama dengan BPJS ke publik.
“Nanti saya tunjukkan ke warga, rumah sakit mana yang tidak mau menerima pasien miskin,” ujarnya.
Di sisi lain, Kepala BPJS Kesehatan Surabaya, Hernina Agustin Arifin, menyambut baik inisiatif ini. Saat ini, 48 rumah sakit dan 13 klinik utama telah bekerja sama dengan BPJS. Namun, masih ada 19 rumah sakit swasta yang belum bergabung.
Menurut Hernina, beberapa kendala teknis masih menjadi penghalang. Di antaranya belum memiliki NPWP atau status hukum yang belum sesuai.
“Kami harus pastikan kualitas layanan tetap terjaga. Jangan sampai jumlah rumah sakit bertambah, tapi mutu menurun,” tutupnya. (r6)
