Menurutnya, konsumen berhak mendapatkan jaminan kualitas atas produk yang mereka beli. Apalagi, BBM adalah kebutuhan vital yang berdampak langsung pada kendaraan dan aktivitas masyarakat sehari-hari.
Headlines
Tag: dprdsurabaya
Komisi D Gelar RDP, Bahas Polemik Lahan Sekolah Rakyat Kedung Cowek
Dalam forum tersebut, tokoh masyarakat H.M. Husnin Yasin menegaskan bahwa warga tidak menolak pendirian Sekolah Rakyat. Namun, mereka keberatan jika pembangunan di lakukan di lahan yang selama ini menjadi sumber mata pencaharian petani.
Ajeng Wira Wati Minta Dinkes Buka Data Program Gizi dan Kesehatan
“Tahun 2026 nanti, untuk pembangunan shelter TBC, apa masih ada? Ini dulu sempat kita bahas,” ujarnya.
DPRD Soroti Skema Baru Beasiswa, Wanti-Wanti Potensi Kesenjangan
Ketua Komisi A, Yona Bagus Widyatmoko, menyebut kebijakan baru ini tidak adil dan berpotensi memicu kecemburuan sosial di masyarakat.
DPRD Soroti Kinerja BUMD dalam Pembahasan APBD 2026 Surabaya
Anggota Komisi B, Baktiono, menyoroti keterbatasan penyediaan rumah susun oleh PT Yekape. Menurutnya, antrean warga yang belum terakomodasi telah menyentuh angka 13 ribu, belum termasuk yang tidak terdata.
DPRD Surabaya Desak Hentikan Aktivitas Peleburan Logam di Kandangan
“Perusahaan ini harus menghentikan aktivitas peleburan logam di kawasan permukiman,” tegas Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan.
Fraksi Gerindra Desak Penguatan MBG, SR dan Raperda APBD Pro Rakyat
Salah satu poin yang di sorot adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ajeng menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota atas di bentuknya Gugus Tugas yang bertugas mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program tersebut.
Pokir Hasil Reses Mangkrak, Anggota DPRD Surabaya Anggap Pemkot Tak Seriusi
“Kami minta pokir-pokir yang diserap oleh anggota DPRD saat reses ini harus segera direalisasikan,” tegas Yona Bagus Widyatmoko (Cak Yebe), Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Surabaya.
APBD 2026 Jadi Sorotan! DPRD Surabaya Desak Pemkot pada Program Kerakyatan
“Pemotongan transfer daerah tidak boleh mengurangi program yang sudah berjalan. Semua harus berpihak kepada rakyat.”
— Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya
DPRD Surabaya Desak Penertiban Pasar Liar Tanjungsari, Batas Akhir 31 Oktober
“Kami beri waktu sampai 31 Oktober. Jika izinnya tidak sesuai, aktivitas perdagangan harus dihentikan.” – Mohammad Machmud, Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.