“Kami sudah koordinasi dengan Pemkot atas saran dari BPN, tapi belum ada jawaban. Kalau memang aset Pemkot, buktinya apa. Itu yang tidak pernah terjawab,” ujarnya. Warga berharap ada pertemuan lanjutan agar status lahan dapat di tegaskan secara jelas, apakah benar merupakan aset Pemkot atau tidak.
“Saya baru tahu tahun 2021. Selama itu saya tidak pernah memegang dokumen asli, hanya fotokopian. Bahkan saya tidak tahu alamat PPAT-nya,” ungkap Maria.
Dari sisi kebijakan publik, pembentukan dua satgas tersebut layak di apresiasi.
“Surat Ijo keluar atas persetujuan kelurahan dan BKAD, tapi di lapangan lokasinya tak sesuai. Ini harus di bongkar,” ujarnya.
Rapat di pimpin langsung oleh Ketua Komisi C, Eri Irawan, dan di hadiri oleh berbagai pihak, termasuk lurah, camat Krembangan, DPRKPP, Satpol PP, Dinas SDA dan Bina Marga (DSDABM), PUSDA Jatim, hingga Kejaksaan Negeri Tanjung Perak.
Dalam pertemuan bersama warga, sejumlah keluhan di sampaikan secara langsung. Pri, mantan Ketua RW 03, menjelaskan bahwa batas tanah selama ini jelas dan tidak pernah berubah. Bahkan sejak 2006, wilayah perumahan eks-PT KAI yang dulunya masuk RW 2, secara resmi di alihkan ke RW 3 oleh lurah saat itu.
Salah satu perwakilan warga, Udin, menyuarakan kegelisahan kolektif ratusan warga yang mengklaim telah mengantongi sertifikat hak milik (SHM) hasil program PTSL tahun 2019.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
