“Kami sudah koordinasi dengan Pemkot atas saran dari BPN, tapi belum ada jawaban. Kalau memang aset Pemkot, buktinya apa. Itu yang tidak pernah terjawab,” ujarnya. Warga berharap ada pertemuan lanjutan agar status lahan dapat di tegaskan secara jelas, apakah benar merupakan aset Pemkot atau tidak.
“Mencari solusi tidak bisa instan. Kita juga harus memahami situasi psikologis para mitra jagal menjelang libur akhir tahun dan persiapan Ramadan, di tambah harga sapi yang semakin mahal,” kata Fajar.
Mediasi tersebut seharusnya mempertemukan pihak Mie Gacoan dengan Perkumpulan Jasa Sewa (PJS) untuk mencari solusi damai atas persoalan yang melibatkan warga.
Perwakilan jagal, Abdulloh, menyatakan kekecewaannya terhadap kebijakan Pemkot yang di anggap tidak aspiratif. Ia menilai relokasi hanya menguntungkan sebagian pihak dan merugikan pelaku usaha yang telah puluhan tahun beroperasi di Pegirian.
Tagihan tambahan ini, menurut mereka, muncul secara tiba-tiba, tanpa sosialisasi, dan berlandaskan metode perhitungan baru yang sebelumnya tidak pernah di informasikan secara resmi.
Surabaya,(DOC) – Komisi B DPRD Kota Surabaya menggelar rapat dengar pendapat terkait keluhan Yayasan Pendidikan […]
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
