Dalam forum tersebut, salah satu aspirasi warga disampaikan melalui surat dari Haris Prasetyo, warga setempat dengan status lahan IPT atau yang dikenal sebagai “surat ijo”. Surat tersebut dibacakan dalam rapat sebagai bentuk penyampaian kegelisahan warga yang terdampak rencana pembangunan boezem.
“Di sisi kiri terdapat rumah-rumah warga, termasuk rumah saya. Di sampingnya ada gang kecil yang juga di huni warga. Artinya, kawasan ini bukan murni area usaha,” jelas Irwan.
“Kami awasi terus supaya tidak melebar. Kalau kami diam, khawatirnya makin luas,” ujar Edy. Ia menambahkan, nelayan telah mengumpulkan dokumentasi berupa foto dan video hasil pemantauan lapangan.
Perwakilan Bapedalitbang Pemkot Surabaya, Dwija, menyoroti perubahan mendasar sistem perizinan bangunan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung.
“Kami keberatan dari sisi keselamatan, terutama terkait radiasi. Sosialisasi memang sudah di lakukan tiga kali, tetapi banyak pertanyaan warga yang tidak di jawab oleh PLN maupun PJB Jawa-Bali,” kata Teguh, Rabu (11/12/2025).
Dalam pertemuan bersama warga, sejumlah keluhan di sampaikan secara langsung. Pri, mantan Ketua RW 03, menjelaskan bahwa batas tanah selama ini jelas dan tidak pernah berubah. Bahkan sejak 2006, wilayah perumahan eks-PT KAI yang dulunya masuk RW 2, secara resmi di alihkan ke RW 3 oleh lurah saat itu.
Surabaya, (DOC) – Sekretaris Komisi C DPRD Kota Surabaya, Alif Iman Waluyo, meminta Pemerintah Kota […]
Jakarta,(DOC) – Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-Perjuangan Brando Susanto meninggal dunia dalam acara […]
Surabaya, (DOC) – DPRD Provinsi Jawa Timur menggelar rapat paripurna pada Kamis (24/4/2025). Agenda utama […]
Surabaya,(DOC) – Komisi C DPRD Jawa Timur melayangkan rekomendasi tegas terkait kasus dugaan kredit fiktif […]
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
