Mengusung tema “Memperkuat Ekosistem Informasi yang Kredibel untuk Stabilitas dan Pelindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan”, forum ini menjadi ruang dialog terbuka antara OJK dan para pemangku kepentingan informasi, khususnya insan media, guna memastikan penyampaian informasi jasa keuangan kepada publik berlangsung akurat, bertanggung jawab, dan berimbang.
Peluncuran MDWA hadir di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan finansial yang matang. Perubahan gaya hidup, meningkatnya perhatian terhadap kesehatan, serta ketidakpastian ekonomi mendorong banyak keluarga untuk meninjau ulang kesiapan keuangan, baik di masa produktif maupun menjelang pensiun.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa kemajuan inklusi dan literasi keuangan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif. Namun, sinergi lintas sektor di nilai mutlak untuk memastikan seluruh warga memperoleh akses keuangan yang layak dan berkeadilan.
“Literasi keuangan baru 65,46 persen. Ini artinya, banyak yang sudah punya akses, tapi belum tentu paham manfaat dan risikonya,” ujar Ismail.
Ajakan ini di sampaikan saat menerima peserta Institutional Visit Program Pembekalan Calon Kepala OJK Angkatan 2 Tahun 2025 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (25/9).
“Jangan hanya menaikkan tarif pajak. Yang perlu di tekankan adalah bagaimana memperbaiki administrasi perpajakan,” ujarnya.
“Jangankan SMP, SD saja seharusnya sudah mulai di perkenalkan literasi keuangan,” ujar Gigih, Senin (26/8/2025).
“Perjuangan dan pengorbanan beliau berdua menjadi warisan berharga. Penerusnya akan terus menjaga agar pendidikan tidak hanya mengejar prestasi akademik, tetapi juga membangun akhlak mulia dan peradaban bangsa,” kata Khofifah.
Meski daya beli turun, Budi mengapresiasi langkah Pemkot Surabaya menciptakan wisata hemat, seperti revitalisasi Jalan Tunjungan dan Kawasan Kota Lama. Lokasi-lokasi ini tetap ramai di kunjungi tanpa warga harus mengeluarkan biaya besar.
“OJK dan PPATK harus segera ketemu untuk membahas dan mendudukkan masalah blokir rekening bank yang tidak aktif,” tegas Dolfie kepada wartawan di Jakarta, Kamis (31/7/2025).
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
