“Kecermatan dan penguasaan hukum pidana merupakan syarat mutlak bagi penyidik dan jaksa penuntut umum, baik di tingkat Polsek, Polres, Kejari, hingga Polda dan Kejati,” ujar Prof. Juanda.
Headlines
Tag: reformasihukum
Kapolri Tolak Menteri Kepolisian, Akademisi Dukung
“Dalam perspektif hukum tata negara, istilah alat negara mengandung makna bahwa Polri bersifat permanen, memiliki cakupan tugas yang luas, dan tidak di bentuk berdasarkan kebutuhan politik pemerintahan tertentu,” jelas Prof Juanda.
Restorative Justice di Surabaya Disertai Sanksi Sosial Mulai 2026
Penandatanganan PKS tersebut di lakukan secara serentak oleh pemerintah kabupaten/kota bersama Kejari se-Jawa Timur dan di pusatkan di Gedung AG Pringgodigdo Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH Unair), Surabaya, Senin (15/12/2025).
Pemprov Jatim–Kejati Teken MoU Pidana Kerja Sosial
“Kita memastikan bahwa sanksi pidana tidak berhenti pada penghukuman semata, tetapi menjadi sarana pemulihan sosial, pembelajaran, serta reintegrasi pelaku ke dalam komunitasnya,” ujar Khofifah.
Khofifah Terima Penghargaan Kemenkum RI, Posbankum Jatim Tuntas 100 Persen
“Alhamdulillah, Posbankum di Jawa Timur telah terbentuk 100 persen di seluruh desa dan kelurahan. Ini menjadi harapan bagaimana keadilan bisa semakin di rasakan oleh masyarakat hingga lini paling bawah,” ujar Khofifah.
KPPU Ingatkan Bahaya Monopoli Digital
Ifan menekankan bahwa penegakan hukum persaingan usaha ke depan tidak cukup hanya berbasis penanganan kasus, melainkan harus berevolusi menjadi pendekatan berbasis risiko yang bersifat proaktif.
KPPU Rumuskan Reformasi Persaingan Usaha di Era Dominasi Algoritma
“Jika penegakan hukum tidak beradaptasi, kebijakan pro-persaingan akan selalu tertinggal selangkah dari laju teknologi.” — M. Fanshurullah Asa
DPR Dituding Langgar UU dalam Pemilihan Hakim Konstitusi
Menurut Prof Juanda, proses yang saat ini sudah memasuki tahap uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon tunggal Inosentius Samsul tidak mencerminkan prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 19 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 20 UU No. 7 Tahun 2020.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.