Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dishub Kota Surabaya, Trio Wahyu Bowo mengatakan, terkait voucher parkir, sebelumnya pemkot sudah melakukan tahap sosialisasi, baik kepada juru parkir (jukir) maupun masyarakat. Setelah dilakukan sosialisasi, ternyata ada beberapa masukan dari masyarakat sehingga ada beberapa klausul yang dicantumkan ke dalam peraturan voucher tersebut.
Komitmen tersebut mengemuka dalam kunjungan koordinasi yang dilakukan KPPU ke DPRD Kota Surabaya, Selasa (7/4). Pertemuan ini dihadiri Plt. Kepala Kanwil IV KPPU Surabaya, Dyah Paramita, bersama jajaran sekretariat, serta perwakilan Komisi D DPRD Kota Surabaya, Arjuna Rizki Krisnayana.
Kegiatan sosialisasi ini digelar di area parkir ekspor TPS dan diikuti oleh para pengemudi truk yang terlibat dalam aktivitas receiving dan delivery di kawasan pelabuhan.
“Melalui pengawasan ketat dan independen, kami memastikan proyek berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan menjunjung standar integritas,” – Sulistyo Biantoro, KSPI PLN
Berdasarkan informasi di lapangan, sekitar 15 personel dengan tiga mobil operasional tiba di lokasi sejak pukul 10.00 WIB dan baru berakhir sekitar pukul 23.00 WIB. Penggeledahan difokuskan pada sejumlah ruangan di lantai dua, termasuk ruang kerja salah satu pejabat teras PD Pasar Surya.
Kegiatan yang dirangkaikan dengan Halal Bihalal tersebut menjadi langkah konkret dalam membangun budaya integritas serta memastikan setiap proses bisnis berjalan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Penandatanganan ini tidak sekadar seremoni, melainkan penegasan arah organisasi dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang bersih dan berkelanjutan.
Koordinator BEMNus Jawa Timur, Deni Oktaviano Pratama, menegaskan pentingnya peran mahasiswa sebagai kontrol sosial. Ia berharap forum ini mampu melahirkan gagasan kritis sekaligus memperkuat komitmen gerakan mahasiswa.
Agenda pembacaan putusan tersebut menandai tahapan akhir dari proses pemeriksaan yang kini telah memasuki fase musyawarah Majelis Komisi.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya, Wiwiek Widayati, menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan penelusuran berdasarkan nomor polisi kendaraan yang beredar dalam video tersebut. Hasilnya, kendaraan tersebut bukan bagian dari aset Pemkot Surabaya, melainkan milik instansi lain di luar pemerintah kota.
Menu yang dibagikan kepada siswa dinilai belum memenuhi standar gizi seimbang sebagaimana tujuan awal program pemerintah tersebut.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
