Surabaya,(DOC) – DPC PDI Perjuangan (PDIP) Surabaya menegaskan kondisinya solid tanpa konflik internal dan fokus kaderisasi. Plt Ketua DPC, Yordan Batara Goa, bersama jajarannya, kini memprioritaskan pembenahan struktur, dan pelayanan publik.
Wakil Ketua Bidang Organisasi DPC PDI Perjuangan Surabaya, Eusibius Purwadi, menyampaikan bahwa pihaknya tengah menyusun ulang legalitas seluruh pengurus dari tingkat PAC hingga anak ranting. “Banyak pengurus aktif tapi belum memiliki SK. Itu kami benahi. Semua harus sah secara struktur,” kata Purwadi, Rabu (4/6/2025).
Purwadi juga telah mengunjungi 18 PAC PDIP Surabaya untuk menyosialisasikan ideologi partai serta penyeragaman administrasi, kaderisasi, termasuk penggunaan logo, stempel, dan surat menyurat. Ia menegaskan, langkah itu bagian dari target menjadikan DPC Surabaya sebagai “DPC Pelopor”.
“Untuk mencapai status DPC Pelopor, kami wajib tegak lurus terhadap instruksi Ketua Umum, patuh pada AD/ART, serta memiliki tata kelola organisasi yang rapi,” ujarnya.
Tak hanya aspek struktural, pihaknya juga memperbaiki fasilitas kantor DPC. “Kami benahi kantor secara fisik dan administratif. Kini masyarakat semakin banyak yang datang. Ini rumah rakyat,” tambahnya.
Menanggapi tudingan konflik pasca-pembebastugasan Ketua DPC sebelumnya, Purwadi membantah keras. “Saya sudah keliling ke seluruh PAC. Tidak ada yang mempersoalkan keputusan Ketua Umum Megawati atau Sekjen Hasto.”
Menurutnya, para kader justru mengusulkan pelatihan kaderisasi ulang, pendidikan politik, dan persiapan menuju Pemilu 2029. Ia menegaskan, DPC Surabaya tetap terbuka untuk kritik dan aspirasi publik.
“PDIP bukan milik elite, tapi milik rakyat. Siapa pun boleh datang ke kantor kami. Kami siap melayani semua kalangan, dari tukang becak hingga pengusaha,” tegasnya.
Kritik Pengurus DPC Non-aktif
Sebelumnya, mantan Wakil Sekretaris DPC PDIP Surabaya, Ahmad Hidayat, mengkritik kepemimpinan Yordan. Ia menyebut ada penyimpangan terhadap AD/ART partai dan muncul tekanan politik demi kursi jabatan.
Ahmad menyoroti isu pemanggilan kader oleh pengurus seolah-olah kantor DPC menjadi lembaga pemeriksa. Ia menilai, tindakan tersebut melanggar kewenangan karena hanya DPP yang boleh membentuk Komite Etik.
Ia mengklaim memiliki bukti berupa rekaman dan dokumen soal upaya memojokkan kader, termasuk laporan polisi terhadap Ketua PAC Tambaksari. Ahmad juga mengaku mendapat intimidasi saat menolak permintaan dukungan dalam konfercab.
“Ada tiga pihak yang berebut jabatan: satu ingin jadi Ketua DPC, satu mau duduk di DPRD, dan satu lagi berharap PAW,” ujarnya.
Meski demikian, Ahmad menegaskan kesetiaannya kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan berharap bisa menyampaikan langsung seluruh bukti yang ia miliki.(r7)
