Jakarta,(DOC) – Baru tiba dari ibadah haji Jumat(13/6/2025) malam, Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa, langsung menghadiri Kick Off Pelatihan Paralegal Muslimat NU di Jakarta pada Sabtu(14/6/2025).
Acara ini diselenggarakan bersama Kementerian Hukum dan HAM dan diikuti oleh 2.500 peserta perempuan. Kegiatan ini berhasil memecahkan rekor MURI sebagai pelatihan paralegal perempuan terbesar di Indonesia.
Khofifah menjelaskan bahwa pelatihan ini merupakan tindak lanjut arahan Ketua Umum PBNU saat Rakernas Muslimat NU di Kalimantan Timur. Para kader Muslimat NU akan membentuk 1.794 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa dan kelurahan seluruh Indonesia.
“Pelatihan ini membekali kader dengan pemahaman dasar hukum, kemampuan mediasi, advokasi sosial, dan pendampingan kasus. Mereka akan hadir langsung di masyarakat untuk membantu menyelesaikan persoalan hukum di tingkat desa,” kata Khofifah.
Ia menekankan bahwa Posbankum akan menjadi tempat masyarakat mencari informasi, konsultasi, dan pendampingan hukum, terutama bagi perempuan dan anak.
Perempuan Jadi Penggerak Keadilan Sosial
Menteri PPPA sekaligus Ketua PP Muslimat NU, Arifah Choiri Fauzi, menyebut pelatihan ini sebagai langkah strategis yang memperkuat peran perempuan dalam sistem hukum.
“Kami ingin kader tak hanya memberikan penyuluhan, tapi juga menjadi tempat konsultasi bagi korban kekerasan dan membantu mereka mencari solusi hukum,” tegasnya.
Menteri Hukum dan HAM RI, Supratman Andi Agtas, mengapresiasi upaya Muslimat NU dalam membantu target pemerintah membentuk 7.000 Posbankum.
“Muslimat NU memiliki SDM yang kuat dan berkomitmen tinggi. Pendekatan arif seperti ini sangat diperlukan untuk menangani persoalan sosial, termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ujarnya.
Ketua PBNU Prof. Rumadi Ahmad menilai kegiatan ini mencerminkan nilai Islam dan NU dalam memperluas akses keadilan. “Pelatihan ini membawa manfaat nyata dan bisa menjadi teladan bagi organisasi otonom NU lainnya,” tandasnya.
Pejabat Hadir: Menkumham RI Supratman Andi Agtas, Menteri PPPA Arifah Choiri Fauzi, Wamendes Riza Patria, dan Ketua PBNU Prof. Rumadi Ahmad.(lup/r7)
