Surabaya,(DOC) – Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko (Cak YeBe), melontarkan kritik tajam terhadap satu tahun kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji. Meski sektor pelayanan publik mendapat apresiasi, Cak YeBe menilai bidang hukum dan keamanan masih menyisakan “pekerjaan rumah” (PR) besar.
Cak YeBe menyampaikan catatan kritis tersebut di sela kegiatan donor darah DPC Gerindra Surabaya, Sabtu (31/1/2026). Ia mendesak Pemkot Surabaya segera melakukan evaluasi total demi menjaga stabilitas kota.
Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya ini menyoroti sektor hukum sebagai titik paling rawan. Menurutnya, pemerintah kota sering kali mengabaikan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan strategis.
“Performa pelayanan publik memang apik, tapi gap di bidang hukum masih sangat besar. Kami mencatat sejumlah rapor merah, terutama soal kebijakan hukum yang minim partisipasi publik,” tegas pria pemegang sabuk Dan II Jiu Jitsu tersebut.
Cak YeBe membeberkan deretan program yang justru memicu kegaduhan dan sempat viral di media sosial, antara lain:
- Survei DTSEN: Menimbulkan debat publik yang berkepanjangan.
- Pembentukan Satgas & Ormas: Penanganannya dinilai belum optimal.
- Aset & Kampung Tematik: Pengelolaan yang memicu pertanyaan warga.
- Sengketa Tanah & Parkir: Menjadi pemicu utama kerawanan instabilitas politik.
Ia memperingatkan bahwa masalah-masalah ini memerlukan pendekatan hukum yang inklusif agar tidak memicu gejolak lanjutan di tengah masyarakat bawah.
Sentil Pola Komunikasi Pemkot Surabaya
Selain substansi kebijakan, Cak YeBe menyentil pola komunikasi Pemkot Surabaya terhadap legislatif. Ia menilai koordinasi selama ini hanya terjadi saat masalah sudah membesar.
“Pemkot jarang mengajak kami diskusi di awal. Begitu ada kendala di lapangan, baru mereka melibatkan legislatif dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mencari solusi. Jangan jadikan kami hanya sebagai pemadam kebakaran,” sindirnya.
Sebagai solusi, Cak YeBe menyarankan agar setiap rencana pembangunan wajib melalui kajian matang bersama DPRD sejak tahap perencanaan. Hal ini bertujuan agar setiap risiko dapat terantisipasi lebih dini.
“Saya yakin Eri-Armuji mampu melakukan perbaikan. Sinergi yang erat adalah kunci agar Surabaya lepas dari bayang-bayang instabilitas hukum dan politik,” tutupnya. (r7)
